Trending Now
KONSULTASI
MENAKAR KEMUNGKINAN PERMOHONAN GUGATAN TIM HUKUM BPN 02?
Oleh, Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH Pelita Umat)
Besok (Jum’at 14 Juni 2019) Mahkamah Konstitusi (MK) akan...
Pernyataan Kepala Bin, Bukti Pemerintah Represif
Pertanyaan; Assalamualaikum sh.com saya mau bertanya terkait pernyataan Kepala BIN bahwa saat ini negara dlam keadaan darurat, bagaimanakah tinjauan hukum yang sebenarnya?
Jawab;
Semenjak rangkaian aksi...
NEWS
ULASAN
Divestasi Saham Freeport Harus untuk Bangsa Indonesia
Divestasi Saham Freeport Harus untuk Bangsa Indonesia
Oleh; Miko Kamal.,SH.,LL.M.,Phd.*
Negosiasi alot berbulan-bulan Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait pengelolaan tambang bijih tembaga,...
PENGACARA DALAM SISTEM SYARIAH
PENGACARA DALAM SISTEM SYARIAH
1.Secara kelembagaan, advokat belum dikenal di kalangan orang-orang arab pra Islam| hanya saja, terdapat praktek yang berlaku saat itu |
2. Ketika...
Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan...
Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan hukum !
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam
Pada hari...
LAFAZD TAUHID DI BENDER MERAH PUTIH MELANGGAR HUKUM?
Di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), bendera, bahasa, dan lambang...
BUKU “INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?”
BUKU “INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?”
JUDUL ; INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?
PENULIS : Chandra Purna Irawan.,M.H. dan Ahmad Khazinudin.,SH.
ISBN: 978-602-73802-6-4
PENERBIT : PIB Publishing
RESENSI DARI SUMBER HUKUM.COM (sh.com)
Redaksi...
HTI Dibubarkan, Komnas HAM Sebut Pemerintah Berpotensi Otoriter
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengatakan pemerintah berpotensi berlaku otoriter jika membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara langsung. Menurut...
KSHUMI DPD 1 KALSEL LAPORKAN SUKMAWATI
BANJARMASIN- Sabtu (7/4/2018). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Kalimantan Selatan, mengadukan Sukmawati Soekarnoputri ke Direktorat...
LEGALITAS PERDA “SYARIAH”
Oleh,
Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.
*(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH Pelita Umat)*
Beberapa partai tidak malu dan takut kehilangan suara ketika menyatakan "menolak perda...
- Advertisement -
Most commented
SHARIA LAW
MUST WATCH
Strategi dan Teknik Beracara Pidana
01:49:33
Seminar Umum Strategi Advokasi Hukum Perdata
35:05
Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Unik Ditilang
08:34
Ini Rahasia Yusril Sering Menang Kasus di Pengadilan
03:15
TIPS HUKUM - MENGHADAPI PERKARA PERDATA - Eldana Law Firm
05:00
TIPS HUKUM MENGHADAPI PERKARA PIDANA
04:29
