Trending Now
KONSULTASI
KEJANGGALAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMBAKAR BENDERA TAUHID
Oleh,
Chandra Purna Irawan,SH.,MH.
(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH PELITA UMAT).
“Pembakar bendera HTI ada dua F dan M. Keduanya kena pasal 174 KUHP....
Pernyataan Kepala Bin, Bukti Pemerintah Represif
Pertanyaan; Assalamualaikum sh.com saya mau bertanya terkait pernyataan Kepala BIN bahwa saat ini negara dlam keadaan darurat, bagaimanakah tinjauan hukum yang sebenarnya?
Jawab;
Semenjak rangkaian aksi...
NEWS
ULASAN
DPD KSHUMI KALBAR; AKSI BELA ULAMA BERJALAN LANCAR.
Pontianak, Sabtu (20/5/2017). Ketua DPD KSHUMI Kalbar melaporkan bahwa Aksi Bela Ulama di Pontianak berjalan tertip dan damai. Sejak Sabtu pagi, massa dari berbagai...
Pengamat Sarankan Pemerintah Setop Penyebab Terjadinya Gesekan
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menyelesaikan faktor penyebab terjadinya gesekan di masyarakat, bukan hanya mengimbau...
KSHUMI MENGGELAR KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA
Menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, pengacara muslim akan menggelar konferensi nasional.
Acara bertajuk...
DUGAAN KRIMINALISASI SIMBOL-SIMBOL ISLAM DALAM SIMULASI ANTITEROR
DUGAAN KRIMINALISASI SIMBOL-SIMBOL ISLAM
DALAM SIMULASI ANTITEROR
Kepolisian Daerah Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menggelar simulasi penanganan aksi terorisme yang diskenariokan terjadi di Bandara...
PERMOHONAN MAAF SUKMAWATI, TIDAK MENGHAPUSKAN PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
*PERMOHONAN MAAF TIDAK MENGHAPUSKAN PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA*
Oleh;
Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
*Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI*
“Merdeka! Sehubungan dengan pro dan kontra mengenai puisi “Ibu Indonesia” yang...
HTI Dibubarkan, Komnas HAM Sebut Pemerintah Berpotensi Otoriter
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengatakan pemerintah berpotensi berlaku otoriter jika membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara langsung. Menurut...
Unjuk Rasa, BUKAN MAKAR!
1| Dalam hukum pidana, tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar...
BUKU “INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?”
BUKU “INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?”
JUDUL ; INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN?
PENULIS : Chandra Purna Irawan.,M.H. dan Ahmad Khazinudin.,SH.
ISBN: 978-602-73802-6-4
PENERBIT : PIB Publishing
RESENSI DARI SUMBER HUKUM.COM (sh.com)
Redaksi...
- Advertisement -
Most commented
SHARIA LAW
MUST WATCH
Strategi dan Teknik Beracara Pidana
01:49:33
Seminar Umum Strategi Advokasi Hukum Perdata
35:05
Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Unik Ditilang
08:34
Ini Rahasia Yusril Sering Menang Kasus di Pengadilan
03:15
TIPS HUKUM - MENGHADAPI PERKARA PERDATA - Eldana Law Firm
05:00
TIPS HUKUM MENGHADAPI PERKARA PIDANA
04:29
