Trending Now
KONSULTASI
KARYAWAN DIMINTA MENGUNDURKAN DIRI
Kepada Yth. Redaksi Sumber Hukum
Salah Hormat. Saya seorang karyawan swasta krn sy aktif beroraginasasi yg vocal menyuarakan kepentingan buruh, lalu sy diminta mundur/resign dr...
Mahkamah Konstitusi
Pertanyaan ; Bagaimana Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi?
Jawaban;
Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi...
NEWS
ULASAN
TERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBUBARAN ORMAS
TERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBUBARAN ORMAS
(Tanggapan terhadap tulisan Prof.Moh Mahfud Md “Jangan Kacaukan Asas Hukum” yang dimuat di media cetak Kompas, 11-11-2017.)
Mohon...
Unjuk Rasa, BUKAN MAKAR!
1| Dalam hukum pidana, tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar...
BIN Akui Terbitkan Surat Larangan Pelihara Jenggot Bagi Pegawai
Berkenaan beredarnya surat edaran di media sosial, diduga dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Badan Intelijen Negara (BIN) membenarkan telah menerbitkan surat edaran larangan...
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEDHOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF & HUKUM PIDANA SYARIAH
#SanksiHukumPedhofilia
1. Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (perempuan), maka kategori kejahatan PEMERKOSAAN
Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (laki”), maka kategori kejahatan SODOMI /...
KARYAWAN DIMINTA MENGUNDURKAN DIRI
Kepada Yth. Redaksi Sumber Hukum
Salah Hormat. Saya seorang karyawan swasta krn sy aktif beroraginasasi yg vocal menyuarakan kepentingan buruh, lalu sy diminta mundur/resign dr...
MEKANISME PEMBERHENTIAN KHALIFAH
https://issuu.com/sharialaw/docs/jurnal_sharia_law_ed_02
Pemerintah Dituding Praktikkan Premanisme
Jakarta: Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dikhawatirkan akan membawa Indonesia menjadi negara preman....
KSHUMI: Pernyataaan Hendardi di Luar Hukum
Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengkritisi argumentasi Hendardi terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Seperti yang dikutip rmol.com,...
- Advertisement -
Most commented
SHARIA LAW
MUST WATCH
Strategi dan Teknik Beracara Pidana
01:49:33
Seminar Umum Strategi Advokasi Hukum Perdata
35:05
Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Unik Ditilang
08:34
Ini Rahasia Yusril Sering Menang Kasus di Pengadilan
03:15
TIPS HUKUM - MENGHADAPI PERKARA PERDATA - Eldana Law Firm
05:00
TIPS HUKUM MENGHADAPI PERKARA PIDANA
04:29
