KONSULTASI
Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP
Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP
#1. Beberapa hari ini, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait ‘izin’ unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. Saya tersentak kaget,...
Pernyataan Kepala Bin, Bukti Pemerintah Represif
Pertanyaan; Assalamualaikum sh.com saya mau bertanya terkait pernyataan Kepala BIN bahwa saat ini negara dlam keadaan darurat, bagaimanakah tinjauan hukum yang sebenarnya?
Jawab;
Semenjak rangkaian aksi...
NEWS
ULASAN
KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL?
JAKARTA, Pagi ini (28 Agustus 2017.) redaksi sh.com menghubungi Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan.,M.H. untuk bertanya terkait...
Muhammad Jadi Salah Satu Nama Bayi yang Dilarang di Beijing
Sebagai tanggapan atas kerusuhan di daerah yang didominasi Muslim di Cina bagian barat, Beijing melarang nama-nama bayi Islami. Pemerintah daerah terbesar keempat di dunia...
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEDHOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF & HUKUM PIDANA SYARIAH
#SanksiHukumPedhofilia
1. Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (perempuan), maka kategori kejahatan PEMERKOSAAN
Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (laki”), maka kategori kejahatan SODOMI /...
MENYATAKAN KAFIR KEPADA NON MUSLIM, BUKAN PERBUATAN PIDANA ?
Oleh; *Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.* (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjend LBH PELITA UMAT).
Terkait kata KAFIR yang sedang ramai diperbincangkan, setelah salah satu ormas...
PIDATO KETUA KSHUMI DI KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA
KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA.
“PERPPU ORMAS, KONSEPSI NEGARA HUKUM ATAU NEGARA KEKUASAAN?”
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamualaikum wr.wb
Kalimah pembuka dalam bahasa arab
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Atas kehadirannya pada Konferensi Nasional...
PERJUANGAN HUKUM HTI MELAWAN REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL. (Tanggapan-Tanggapan Hukum Terkait Gugatan HTI Terhadap Pemerintah...
HTI LAYAK MENANG
Gugatan Di pengadilan Tata Usaha Negara hakekatnya adalah sengketa administrasi. Pengadilan, akan memeriksa dan memutus ihwal dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata...
MUI Tegaskan, Ormas Islam HTI Tidak Sesat atau Menyimpang
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan ormas yang sesat atau menyimpang.
“Oo bukan (sesat...
PENTINGNYA ‘REGELING & BESCHIKKING’ DIDALAM PERSEROAN TERBATAS (PT.)
Oleh; Chandra Purna Irawan,.S.H.,M.H. *(Praktisi Hukum dan Konsultan Hukum Bisnis)*
Pengalaman saya menangani beberapa perseroan terbatas (PT) Privat, masih banyak yang tidak memahami bahwa sesungguhnya...