Trending Now
KONSULTASI
Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP
Kritik atas penggunaan pasal 510 KUHP
#1. Beberapa hari ini, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait ‘izin’ unjuk rasa atau pawai menyampaikan pendapat. Saya tersentak kaget,...
Pernyataan Kepala Bin, Bukti Pemerintah Represif
Pertanyaan; Assalamualaikum sh.com saya mau bertanya terkait pernyataan Kepala BIN bahwa saat ini negara dlam keadaan darurat, bagaimanakah tinjauan hukum yang sebenarnya?
Jawab;
Semenjak rangkaian aksi...
NEWS
ULASAN
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Laporkan JPU Sidang Ahok ke Komjak
Juru Bicara Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugiarto mengatakan sudah menerima laporan terkait tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki...
REMISI TAHANAN BTP DAN PERLAKUAN ISTIMEWA.
Mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diusulkan mendapat remisi Natal sebanyak 15 hari. Saat ini, tervonis kasus penistaan agama tersebut mendekam...
Miko Kamal: Kasihan, Jaksa dan Hakim Terjerat Kepentingan Politik
Hakim sidang terdakwa penista agama Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk menunda pembacaan tuntutan kepada Ahok pada Kamis, 20 April...
73 Tahun Merdeka ; Hukum Warisan Penjajah, Masih Berdiri Tegak
sumberhukum.com - Oleh : Chandra Purna Irawan SH. MH
Miris, Bung! Indonesia yang katanya negara berdaulat sampai hari ini masih menggunakan hukum warisan Penjajah (red:Belanda)....
HUKUM ISLAM ; CONSTITUTUM ATAU CONSTITUENDUM ?
Oleh;
Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI
1. Didalam ilmu Hukum diantaranya dikenal istilah IUS CONSTITUTUM dan IUS CONSTITUENDUM. Ius constitutum adalah hukum yg sdg...
PEMERINTAH TIDAK MAMPU MENUNJUKAN APA KESALAHAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
PEMERINTAH TIDAK MAMPU MENUNJUKAN APA KESALAHAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
Oleh : Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).
Pendahuluan
Dalam waktu...
PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES TANPA PERSETUJUAN PENGADILAN
PRESIDEN TIDAK BISA BUBARKAN ORMAS DENGAN KEPPRES TANPA PERSETUJUAN PENGADILAN
Oleh: Yusril Ihza Mahendra
Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan...
Reportase: Konferensi Nasional Advokat Muslim Indonesia Tegaskan, Tolak Perpu Ormas!
Reportase:
Konferensi Nasional Advokat Muslim Indonesia Tegaskan, Tolak Perpu Ormas!
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) beserta Koalisi Advokat Pembela Islam (KAPI) menggelar acara temu Advokat...
MUST WATCH
Strategi dan Teknik Beracara Pidana
01:49:33
Seminar Umum Strategi Advokasi Hukum Perdata
35:05
Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Unik Ditilang
08:34
Ini Rahasia Yusril Sering Menang Kasus di Pengadilan
03:15
TIPS HUKUM - MENGHADAPI PERKARA PERDATA - Eldana Law Firm
05:00
TIPS HUKUM MENGHADAPI PERKARA PIDANA
04:29
