Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengkritisi argumentasi Hendardi terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Seperti yang dikutip rmol.com, mantan Ketua Komnas HAM itu menyatakan bahwa pembubaran HTI tindakan legal dan tepat.

Chandra menilai, argumentasi Hendardi yang mengklaim HTI mengganggu ketertiban sosial /umum sebagai pernyataan politik, bukan hukum.  Ia menjelaskan, secara hukum tidak ada definisi ataupun batasan dari frasa “ketertiban umum” atau public policy  di dalam peraturan perundang-undangan.

“Untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum yang diakui atau secara kongkrit merujuk pada satu putusan hukum yang dibuat oleh seorang hakim, meskipun baru pada tingkat tertentu. Lantas, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum? Karena negara kita menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud,” tuturnya.

Alasan kedua Hendardi  bahwa HTI dianggap berpotensi memicu konflik horizontal, menurut Chandra, tidak digunakan dalam dalam perspektif hukum. Sebab, hukum tidak berbicara pada ranah kemungkinan atau berpotensi/memicu karena hal ini sulit untuk diukur. Hukum berbicara pada fakta yang terjadi dan itu pun tetap melalui mekanisme pengadilan.

Menurut Chandra, jika ada kelompok lain yang menggunakan kekerasan fisik, arogansi dan memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain tentu yang harus dibubarkan adalah kelompok yang menggunakan kekerasan fisik, arogansi dan memaksakan kehendaknya bukan kepada kelompok yang menjadi korban. “Semisal perlakuan anarkistis beberapa oknum ormas tertentu terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” jelasnya.

Jika mau konsisten dengan kalimat ‘Dianggap berpotensi memicu konflik horizontal’, kata Chandra,  pemerintah harus membubarkan kelompok-kelompok etnis atau suku yang telah terbukti mengakibatkan konflik sosial yang berwujud konflik antar individu dan meluas menjadi antar suku, karena dirasakan adanya ketidakadilan dari satu etnis kepada pihak etnis lainnya yang dianggap merusak kepentingan, kehormatan, kerugian materil, dan penderitaan atau ketidakpuasan secara umum.

Ia juga mengkritisi prinsip margin of appreciation yang digunakan Hendardi untuk mendorong pembubaran HTI. “Margin of appreciation harus dipahami secara benar,” tandasnya.

Prinsip ini ditujukan dalam rangka menyesuaikan penerapan universalitas HAM di setiap negara. Misalnya, negara boleh saja melarang organisasi atau kelompok tertentu melalui mekanisme pengadilan. “Tetapi tidak boleh mengkriminalkan, karena negara berkewajiban menjalankan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM,” kata Chandra.

Tuduhan Hendardi bahwa syariah Islam dan khilafah bertentangan dengan Pancasila, menurutnya, harus dibuktikan. “Ingat Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam arti setiap tindakan harus ada legitimasi hukum dan melalui proses yuridis,” katanya.

Menurutnya, secara yuridis tak ada aturan yang mensyaratkan kapan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar, harus diubah. Namun, lazimnya, sebuah peraturan perundang-undangan akan diubah bila sudah tak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman atau dianggap tidak mampu lagi melindungi hak-hak warga negaranya.

“Tidak ada larangan mengganti konstitusi atau UUD selama cara dan metode yang ditempuh tidak melanggar aturan, semisal diskusi, opini, wacana, atau melalui parlemen. Tindakan yang dilarang adalah melalui kekerasan, tindakan provokasi rakyat untuk melakukan kekerasan dan terror tindakan seperti ini harus dibawa ke ranah hukum,” katanya menjelaskan.

Ia mengingatkan, pemilik sah negeri ini adalah rakyat. Jika rakyat menghendaki pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, maka wajar dan sah. Toh sejarah mencatat Indonesia pernah mengubah bentuk negara  di antaranya bentuk negara serikat atau federal republik Indonesia (RIS) dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah berubah bentuk sistem pemerintahan, diantaranya sistem presidensil dan sistem parlementer. Indonesia pernah berganti UUD atau konstitusi di antaranya UUD 45, UUD RIS 1949 dan UUD 1950. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here