#SanksiHukumPedhofilia
1. Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (perempuan), maka kategori kejahatan PEMERKOSAAN

  1. Jika pelakunya (laki”) sedangkan korban anak (laki”), maka kategori kejahatan SODOMI / liwâth

#PenjelasanNomor1
SANKSI HUKUM PEMERKOSAAN
DISERTAI KEJAHATAN LAIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

3.Barangsiapa yang menjadi korban al wath`u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan) tidak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam

4.Perkosaan dalam bahasa Arab disebut al wath`u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

5.Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (al bayyinah) terjadinya perzinaan berikut;

6.Pertama, pengakuan (iqrar) orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina.

7.Kedua, kesaksian (syahadah) empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (tidak dalam penguasaan), yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyiati perzinaan dengan jelas.

8.Ketiga, kehamilan (al habl), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.

9.Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (qadhi) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf (tuduhan zina) kepada laki-laki itu.

10.Kemungkinan hukum syara’ yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta hukum (manath) yang ada.

11.Jika perempuan itu mempunyai bukti (al bayyinah) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya.

12.Jika perempuan itu tak mempunyai bukti (al bayyinah) perkosaan, maka hukumnya dilihat lebih dahulu; jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (al ‘iffah an zina), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (hadd al qadzaf), yakni 80 kali cambukan.

13.Adapun jika laki-laki yang dituduh memperkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.

HUKUMAN BERLAPIS

14.Jika pelaku melakukan pemerkosaan disertai dengan kejahatan lain misalnya penganiayaan tubuh, mencuri harta dan membunuh. Maka dia dikenakan hukuman berlapis istilahnya adalah ta’adudul ‘uqubat (berbilangnya hukuman) dan al-ijtimaul ‘uqubah (terkumpulnya beberapa hukuman).
Contoh kasus 1

15.Jika pelaku melakukan pemerkosaan disertai dengan penganiayaan semisal menyiksa, mencederai tangan atau tubuh. Maka dikenai 2 (dua) jenis hukuman terdapat dua hukuman yaitu qisas anggota badan dan rajam.

16.Dalam hal ini jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami

Contoh kasus 2
17.Pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, jika pelakunya ghairu muhsan (belum menikah) maka sanksi yang pertama adalah hukuman cambuk 100 kali dan terakhir hukuman mati.

18.Pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, jika pelakunya muhsan (menikah) dalam hal ini jumhur ulama sepakat untuk mendahulukan qishas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman qishas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami

PELAKU PEMERKOSA MUHSAN ( SUDAH MENIKAH) DISERTASI PEMBUNUHAN.
19. Ada 2 jenis delik pidana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan

20.Ada 2 jenis sanksi pidana yaitu Qisas dan Rajam.

  1. Maka yang harus didahulukan adalah hak adami, yaitu qisas.
  2. Dalam kasus pembunuhan dijatuhi hukuman mati, KECUALI pihak keluarga memaafkan maka HARUS BAYAR DIYAT 100 ekor unta, 40 diantaranya bunting.
  3. Kemudian pelaku pemerkosa dihukum rajam (hukuman mati)

#PenjelasanNomor2
SANKSI HUKUM PELAKU SODOMI/ liwâth

  1. Hukum syara’ dalam sanksi liwâth adalah hukuman mati, baik muhshan maupun ghairu muhshan.
  2. Setiap orang yang terbukti telah melakukan liwâth, keduanya dibunuh sebagai had baginya.

26.Diriwayatkan dari Sa’id bin Jabi dan Mujâhid dari Ibnu ‘Abbâs «فِي الْبِكْرِ يُوْجَدُ عَلَى اللِّوَطِيَّةِ يُرْجَمُ» ”Jejaka yang didapati sedang melakukan liwâth maka rajamlah”.

27.Maksud dari hadis di atas adalah bunuhlah/hukum mati dengan hukuman rajam, bukan bermakna bahwa had liwâth adalah rajam.

  1. Pembuktian liwâth berbeda dengan pembuktian zina, akan tetapi pembuktian liwâth seperti halnya pembuktian salah satu had dari hudûd yang ada kecuali zina.
  2. Sebab, selama tidak dibenarkan menyamakan liwâth dengan zina, maka liwâth tidak boleh ditetapkan berdasar bayyinah (pembuktian) zina. Oleh karena itu, pembuktian liwâth dikategorikan ke dalam dalil hudûd yang lain.
  3. Dengan demikian, liwâth terbukti dengan adanya pengakuan, kesaksian dua orang saksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana bayyinah (pembuktian) pencurian, serta pembuktian pada hudûd yang lain.

#Catat
31. Had liwâth dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku liwâth baik pelaku maupun yang dikumpulinya; baligh, berakal, karena inisiatif sendiri, dan ia terbukti telah melakukan liwâth dengan bukti syar’iyyah, yaitu, kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

32.Seandainya pelaku liwâth adalah anak kecil, orang gila, atau dipaksa dengan pemaksaan yang sangat, maka ia tidak dijatuhi had liwâth

PELAKU ANAK KECIL
33.Jika pelaku anak kecil belum baligh, maka ia tidak dijatuhi had . Namun diberikan hukuman Ta’ziir sampai dia berhenti dari perbuatan ini. Jenis hukuman berdasarkan keputusan hakim (qadhi).

  1. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan dalam “alMughni” (9/62) bahwa had tidak diterapkan kepada orang gila dan anak kecil yang belum baligh. | Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada qisas terhadap anak kecil dan orang gila. Demikian juga orang yang hilang akal dengan sebab uzur, seperti tidur dan pingsan

#PerspektifHukumPositif (Ius Constitutum)
35. Dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 ( sembilan ) tahun penjara.

  1. Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

37.Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

38Pasal 293 ayat ( 1 ) KUHP Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia , padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

39.Pasal 294 ayat ( 1 ) KUHP Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasanya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

  1. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta.

 

Wallahualambishawab

 

Chandra Purna Irawan,MH.
1. CEO Sharia Law Institute |Yayasan

  1. Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here