1| Dalam hukum pidana, tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, dan terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

2| Bentuk makar dalam KUHP dapat digolongkan dalam 3 bentuk yaitu :1 Makar Terhadap Kepala Negara (Pasal 104 KUHP) ; (a). Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Kepala Negara (b). Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan kemerdekaan kepala negara (c). Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak dapat memjalankan pemerintahan

3| 2. Makar Untuk Memasukkan Indonesia Dalam Penguasaan Asing (Pasal 106) ; (a) Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebahagian menjadi jajahan negara lain. (b) Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang mardeka atau berdaulat terlepas dari NKRI.

4| 3. Makar Untuk Menggulingkan Pemerintahan (Pasal 107 KUHP) : Makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara kekerasan fisik (militer)

5| Dalam pelaksanaan perbuatan makar dapat dikriteriakan dalam 3 kriteria : 1. Obyektif : yang telah dilakukan terdakwa benar-benar mendekatkan pada kondisi yang potensial mewujudkan delik.

6| 2. Subyektif : yang telah dilakukan terdakwa harus benar-benar dapat dinilai bahwa tidak lagi ada keraguan niat untuk mewujudkan delik yang diniatinya. 3. Perbuatan terdakwa harus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

7| Dalam pasal 87 KUHP dinyatakan: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

8.8| Makar dalam rumusan delik ini adalah penggantian pemerintahan dengan cara yang tidak sah yang tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam undang-undang.

9| Oleh Karena itu, tindak pidana makar baru dapat dikenakan apabila MEMENUHI SYARATA yang diatur dalam Pasal 87 KUHP.

10| Pasal 87 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana makar BARU DIANGGAP TERJADI apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar.

11| Tindakan orang yang “dianggap makar” barulah sebatas rencana (JIKA MEMANG BENAR ADA RENCANA) untuk mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Untuk itu, rumusan dan syarat delik ini tidak dapat terpenuhi.

12| Mekanisme menjatuhkan presiden harus melalui putusan DPR RI selanjutnya diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK). Usai diputus MK, rencana impeachment dibahas melalui sidang di MPR RI sehingga butuh proses panjang.

13| Proses penggulingan seorang Kepala Negara di Indonesia tidak dapat melalui aksi demonstrasi di jalanan karena harus melewati partai politik sesuai aturan yang berlaku.

14| Pemerintahan Jokowi maupun masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu aksi unjuk rasa. Rakyat hanya meminta keadilan ditegakkan atas #PenistaAlQuran.

15| Jika hukum ditegakkan, maka saya yakin unjuk rasa dan aksi” lain akan berhenti.

Wallahualambishawab

Chandra Purna Irawan,MH.
1. CEO Sharia Law Institute |Yayasan

  1. Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here