Kepada Yth. Redaksi Sumber Hukum
Salah Hormat. Saya seorang karyawan swasta krn sy aktif beroraginasasi yg vocal menyuarakan kepentingan buruh, lalu sy diminta mundur/resign dr perusahaan. Langkah apa yg bisa sy lakukan?. Terimakasih.

Redaksi; Terimakasih banyak sudah berkenan bertanya, berikut ini yang akan menjawab pertanyaan Anda adlah Chandra Purna Irawan,MH.

JAWABAN

Jika Anda adlah karyawan kontrak atau Karyawan tetap, jika diminta mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan pengunduran diri, sebaiknya Anda harus membaca kembali ISI KONTRAK KERJA atau SK PENGANGKATAN Anda sebgaia KARYAWAN TETAP. Karena dikhawatirkan Anda terkena KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN semisal DENDA dll.

Pengunduran diri berdasarkan keinginan dan kehendak sendiri dari pekerja harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 162 ayat (3) UUK dihubungkan dengan Pasal 151 ayat (3) UUK yaitu antara lain :

  1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pasal 170 UUK:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1)*, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Tetapi jika Anda tetap menandatangani surat pengunduran siri maka ahwa dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Maksudnya Anda harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri  Anda tersebut. Sehingga apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan Anda dapat mengklaim tentang tindakan PHK sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial agar Anda memperoleh hak-haknya. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak-hak anda sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Sejak proses pemanggilan hingga sampai keluar putusan pemecatan, segera menginventarisasi bukti & meng-copy dokumen yg berkaitan & di arsip dirumah, untuk bekal pembelaan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian.
Salam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here