Era Keterbukaan informasi Publik dalam Pengelolaan Negara

Tanggal 30 April yang lalu adalah hari dimana kita memperingati Keterbukaan informasi Publik, karena pada tanggal tersebut adalah tanggal diundangnya UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tepatnya pada tanggal 30 April 2008, dua tahun kemudian maka pada Tahun 2010 adalah merupakan arah implementasi dari Undang-Undang KIP adapun dasar hukum dari lahirnya UU KIP tersebut adalah pemaknaan  yang mengatakan bahwa  Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang dijamin dan dilindungi konstitusi, maka  perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Prasa pasal inilah yang memberikan legitimasi akan hak untuk tahu masyarakat Indonesia dan menjadikan badan publik harus dapat bersikap terbuka didalam pengelolaannya, maka dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk tahu lahirlah Komisi Informasi Publik dalam  amanat UU KIP mengembang tugas dan tanggung jawab menyelesaikan sengketa informasi publik serta menetapkan standar layanan informasi yang harus ada pada setiap badan Publik.

Hal apa saja yang terkandung dialam UU KIP seperti yang diambil dalam Anotasi UU No 14 tahun 2008 Edisi Pertama dikatakan sbb :

  1. Bahwa Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik yang berarti didalam pengelolaan badan publik menuntut untuk dapat bersikap terbuka dengan dasar pemikiran bahwa pengelolaan yang bersumber dari dana dan uang rakyat harus dapat bersikap akuntabel didalam pengelolaannya. Jamiman akan keterbukaan informasi publik oleh badan publik agar masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang bersifat terbuka dan  partisipasi masyarakat  dalam penentukan kebijakan publik pun dapat terakomodir sebagaimana dari bukti indikator  pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu indikatornya adalah adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas didalam penyelenggaraannya.
  2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.yang berarti prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik menjadi informasi milik publik pula. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
  3. Informasi publik dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak / tidak permanen.adalah informasi yang didalam pengecualiannnya harus dilakukan secara ketat dan terbatas yang berarti menuntut badan publik untuk dapat memberikan alasan yang cukup dengan pertimbangan uji konsekuensi dan dasar pertimbangan hukum yang cukup untuk mengatakan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi yang tertutup atau mengharuskan badan publik mempertimbangkan apakah informasi yang akan dibuka dapat membahayakan kepentingan penegakan hukum atau tidak. Pertimbangan inilah yang dinamakan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) serta pertimbangan dibuka untuk kepentingan umum yang lebih besar menghendakinya. Inilah yang dinamakan uji kepentingan publik (balancing public interest test).
  4. Setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Standar Layanan Informasi memberikan waktu kepada badan publik  untuk dapat segera merespon dan menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi, pelayanan informasi dalam ranah internal badan publik memberikan hak masyarakat untuk tidak dibebankan biaya mahal, diperoleh dengan waktu yang tepat hal ini dikarenakan adanya ketentuan kurun waktu 10 hari kerja Badan Publik yang kedudukannya sebagai pihak yang dimintakan informasi harus segera merespon atau menanggapi permohonan tersebut maka jika diperlukan tambahan waktu pelayanan informasi yang dimintakan berdasarkan  ketentuan PERKI (Peraturan Komisi Informasi) No 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  mamberikan tambahan waktu 7 hari kerja namun jika tidak ada respon atau tanggapan dari Badan Publik maka pemohon Informasi dapat mengajukan surat keberatan terhadap permohonannya yang tidak direspon  selama 30 hari kerja kepada Badan Publik, jika tidak jua ditanggapi oleh Badan Publik maka sudah cukup alasan untuk dapat diajukan keranah sengketa informasi sesuai dengan Ketentuan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik memberikan jaminan akan penyesaian informasinya tidak akan berlarut larut,
  5. Informasi publik bersifat proaktif yang  berarti Badan Publik didalam kewajiban layanan informasinya harus dapat bersifat proaktif dengan jalan memberikan layanan sesuai dengan klasifikasi informasi seperti yang tertuang pada pasal 9 UU KIP yang berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan pasal 10 UU KIP yang berupa informasi yang wajib diumumkan secara serta merta serta pasal 11 UU KIP yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat, prasa wajib dalam ketentuan UU ini memaknai adanya sifat proaktif dari Badan Publik dari diminta ataupun tidak diminta
  6. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya yang berarti adanya kewajiban Badan Publik untuk dapat menjaga informasi publik hal ini dikarenakan adanya jaminan bahwa dokumen informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dilindungi Negara seperti pada pasal 53 UU KIP dikatakan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penghancuran merusak atau menghilangkan dokumen. Serta pasal 55 UU KIP yang memberikan ancaman pidana dan denda kepada setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
  7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen yang berarti penyelesaian sengketa informasi dalam ranah Komisi Infomasi ini tidak dikenakan biaya sengketa informasi dan disamping itu juga berlangsung secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip tepat dan kehati-hatian serta tanpa ada interpensi dan tekanan dari pihak manapun, disini majelis mempunyai kewenangan penuh memutus perkara yang disidangkannya sesuai dengan ketentuan UU KIP Pasal 35 dan 36  serta pasal 37  tentang keberatan dan penyelesaian sengketa informasi dan pasal 46 tentang Putusan Komisi Informasi serta pasal 47 dan pasal 50  Tentang upaya hukum lain yang berupa  banding dan kasasi
  8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi pasal ini memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak hanya kepada pemohon tetapi juga dikenakan kepada Termohon dalam kontek sanksi yang diberikan kepada pemohon jika adanya penyalah gunaan informasi atau menggunakan informasi dengan jalan melawan hukum, mengakses tanpa hak, informasi yang dikecualikan kemudian ditujakan kepada siapa saja yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus ada dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain serta merusak atau menghilangkan dokumen membuat dokumen publik yang tidak benar dan menyesatkan perbuatan tersebut diancam dengan pidana dan denda.

Dari uraian diatas memberikan gambaran bagaimana UU KIP mengatur dengan jelas  dan bagaimana informasi tidak hanya merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan sosialnya tetapi juga merupakan hak asasi manusia serta prinsip keterbukaan merupakan ciri dari penyelenggaraan Negara yang baik, keterbukaan memberikan ruang partisipasi masyarakat didalam proses pengambilan keputusan publik yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Efektifitas Implementasi UU KIP keberhasilannya sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

  1. Substansi UU KIP itu sendiri haruslah selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya UU Keterbukaan tersebut yang berarti aturan yang terkait dengan pemenuhan hak serta jaminan untuk mendapatkan hak informasi tersebut harus mendapat dukungan legal formal atau legal yuridis yang kuat.
  2. dukungan struktur, baik berupa bentuk kelembagaan yang tepat maupun sarana yang memadai dalam mengimplementasikan norma-norma hukum tersebut
  3. budaya hukum dan keterbukaan yang baik di tingkat masyarakat maupun pada tingkat Penyelenggara Negara atau Badan Publik

Untuk melihat  faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi UU KIP

Kendala yang dihadapi dalam keberhasilan keterbukaan informasi publik pada faktor substansinya lebih kepada atauran yang terdapat didalam UU KIP tentang kelembagaan sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi  pada pasal 29 yang masih dianggap dapat melemahkan kedudukan lembaga dan kinerja dari Komisi Informasi itu sendiri didalam menjalankan tugas dan fungsinya hal ini disebabkan kedudukan sekretariat dan staff yang ada yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informasi masih dipandang dapat mempengaruhi kemandirian Lembaga.disamping kejelasan mandat hukum serta pengaturan dukungan administrasi menurut peraturan.

Sedangkan persoalan faktor struktur lebih kepada bagaimana ketersediaan sarana lembaga Komisi Informasi didalam menjalankan tugas fungsinya dan kewenangannya menetapkan  standar layanan informasi  juga  termasuk memutuskan sengketa informasi publik. Pada faktor ini tentu saja tidak hanya ketersediaan sarana yang baik berupa prasarana penunjang sidang  maupun sarana mengedukasi masyarakat akan hak untuk tahunya serta sarana mengedukasi Badan Publik akan kewajiban transparansi dan akuntabilitas yang dituntutkan padanya tetapi juga sarana peningkatan kemampuan (capacity building) bagi anggota komisi dan stafnya juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari UU KIP itu sendiri .

Faktor budaya sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan dari implementasi UU ini adalah bahwa merubah paradigma dari terbiasa tertutup mengarah kepada paradigma keterbukaan didalam penyelenggaraan Negara bukanlah perkara yang mudah dan cepat,  dibutuhkan waktu dan kesadaran yang tinggi bagi setiap penyelenggaran Negara untuk mau berubah dengan keyakinan bahwa sudah saatnya Keterbukaan Penyelenggaran Negara tidak hanya sekedar slogan tetapi norma norma yang harus ditaati sebagai norma yang melekat dalam praktek penyelenggaraan Negara yang baik.dari faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut tentu saja peran pemimpin menjadi Sesuatu yang sentral didalam keberhasilan penyelenggaraan yang transparan karena faktor kepemimpinan mampu memegang peran penting untuk dapat mengubah paradigma ketertutupan penyelenggaraan Negara, disamping itu pula  masyarakat dan LSM melalui partisipasinya dapat sebagai  faktor penekan akan lahirnya kebijakan yang baik   harus selalu dibangun budaya kritis dengan hak untuk Tahunya yang telah di fasilitasi melalui UU KIP.

Pemimpin yang bijak  akan mampu  mendorong keterbukaan sebagai  wujud pertanggungjawabannya. “Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengharuskan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan” ,[1]

Tata kelola pemerintahannya memberikan access informasi yang luas kepada masyarakat dengan dibukanya akses informasi yang luas kepada masyarakat maka diharapkan akan  mampu melahirkan kebijakan yang memiliki keberpihakan yang kuat kepada masyarakat secara luas bukankah keterbukaan memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk dapat mengawal dan melahirkan kebijakan yang pro rakyat, baik kebijakan yang menyangkut tentang anggaran apalagi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam  yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan demikian kedepannya tidak ada lagi  kebijakan yang digugatkan keberadaanya karena dianggap dibuat dengan tidak mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penulis

  1. Lilik Rukitasari SH, S.Sos, MH

Komisioner KIP Kaltim
Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)

Sumber
[1]anotasi UU No 14 tahun 2008 edisi pertama halaman 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here