PERPPU, “KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL”.
Oleh, Chandra Purna Irawan,MH.*

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang atau disingkat Perppu secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat”.

Penerbitan Perpu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perpu menjadi ranah publik karena akibat penerbitan Perpu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Perpu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat; Sementara kondisi negara setelah reformasi tahun 1998 hingga saat ini keadaan negara normal-normal saja, tidak ada hal yang bersifat genting dan gawat. Jadi bukan kegentingan memaksa tetapi dipaksa genting, hal inilah yang kemudian masyarakat khawatirkan Presiden atau pemerintah menggunakan tafsir kegentingan secara sepihak karena Perppu adalah hak prerogative Presiden.

Dalam penerbitan Perpu, Presiden Republik Indonesia harus menerapkan asas-asas pembuatan peraturan sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 yang Pasal 5 menyatakan;
”Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat diiaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan”.
Demikian juga ketentuan Pasal 6 UU 10/2004 menyatakan, “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;
j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.

Bahwa Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 UUD 1945 yang menyatakan, ”Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Apabila presiden dengan mudahnya mengeluarkan Perppu secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, ini merupakan kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 (1) yang menyatakan, ”Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Bahwa tindakan Presiden tersebut dengan mudahnya mengeluarkan Perpu dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara, akan berpotensi mudah mengeluarkan Perpu membubarkan organisasi advokat, Perpu membubarkan organisasi masyarajat (Ormas), Perpu pembredelan pers atau Perpu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden (eksekutif), sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting. Dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan kesewenang-wenangan (arbitrary action).

Semoga kita menjadi bangsa adil dan beradab, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan memperalat hukum untuk kepentingan sesaat.

Wallahualambishawab

* Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesaia (KSHUMI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here