*PERPPU NO.2 TAHUN 2017*
*Tidak Sesuai Dengan*
*KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN.*
 
1]. Saya berharap kedepan bisa satu meja dengan penyusun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, diskusi secara intelek tetapi kepala dan hati tetap dingin sambil minum kopi mix hitam merek KA serta pisang goreng atau ubi kayu (ini makanan yang sering istri saya sajikan dipagi hari, ini adalah makanan rakyat yang telah membebaskan negeri ini dari penjajahan asing; Belanda, Jepang dll.). Saya pun berharap agar bisa membebaskan negeri ini dari ketidak adilan dengan ilmu hukum yang saya kaji.
 
2]. Sejujurnya hati saya berkecamuk sedih, gundah dan marah. Betapa tidak hanya dengan Perppu ini nasib Ormas ditentukan sementara anggotanya dalam bayang-bayang ancaman pidana.
 
3]. Saya tidak tahu siapa penyusun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dan juga tidak mau tahu, saya hanya mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada Anda dan keluarga.
 
4]. Mohon izin, saya akan menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang Anda susun, tentu tulisan saya dalam perspektif hukum, saya punya kewenangan keilmuan karena latar pendidikan S1 dan S2 adalah ilmu hukum, meski ilmu saya masih seujung kuku jika dibandingkan dengan Anda. Hanya saja ada yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa ada yang tidak beres dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017.
 
5]. Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 
6]. Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana dan pemidanaan.
 
7]. Hukum pidana merupakan lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya (asas legalitas).
 
8]. Diantara makna asas legalitas diantaranya:
1. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE CERTA / LEX CERTA ; RUMUSAN KETENTUAN PIDANA HARUS JELAS ;
 
2. NULLUM CRIMEN POENA SINE LEGE STRICTA/ LEX STRICTA ; KETENTUAN PIDANA HARUS DITAFSIRKAN SECARA KETAT DAN LARANGAN ANALOGI.
 
9]. Asas leglitas yang saya sebutkan menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
 
10]. Pasal 59 ayat (4) huruf C Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi “ Ormas dilarang; MENGANUT, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.
 
11]. Hukum Pidana menentukan PERBUATAN-PERBUATAN mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Sementara “MENGANUT” adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak dan bukan merupakan perbuatan-perbuatan. Sebagaimana kaedah hukum pidana “Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)”
 
12]. “…..ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Sementara didalam UU Ormas yang sebelumnya itu diyatakan Yang dimaksud dengan „‟ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila‟‟ adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.
 
13]. Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C “…….Paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penjelasan ini tidak sesuai dengan “Nullum Crimen Poena Sine Lege Stricta/ Lex Stricta ; Ketentuan Pidana Harus Ditafsirkan Secara Ketat Dan Larangan Analogi”.
 
14]. Berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C Jika mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilarang, MAKA PEMERINTAH DAN DPR YANG TELAH MERUBAH ATAU AMANDEMEN UUD 1945 MEREKA HARUS TERKENA SANKSI PIDANA berdasarkan ketentuan pasal 82A Perppu Nomor 2 tahun 2017.
 
15]. Sementara ormas tidak mungkin bisa merubah atau amandemen karena mereka tidak duduk di eksekutif maupun legislative.
 
…………..
Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi ;
(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan AYAT (4) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.
 
(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan AYAT (4) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.
……………
 
16]. Rumusan delik pemidanaan dalam Pasal-pasal yang tidak jelas dapat berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule of law) dimana dapat dimaknai “a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced”.
 
17]. Peraturan perundang-undangan tidak boleh multi interpretative dan dapat ditafsirkan menurut kehendak pihak yang kuat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketentuan seperti ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi.
 
18]. Dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab.
 
Demikian Penjelasan Saya.
 
Jakarta, 20 Juli 2017.
 
Chandra Purna Irawan.,M.H.
*Ketua Eksekutif Nasional*
*Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia/KSHUMI*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here