*PRESS RELEASE*
*KOALISI ADVOKAT PENJAGA KONSTITUSI*
 
*PERPPU 2/2017 BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945.*
 
Alhamdulillah, tanggal 26 Juli 2017 jam 9.30 WIB. Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Sharia Law Institute yang tergabung kedalam KOALISI ADVOKAT PENJAGA KONSTITUSI sudah diterima mengajukan permohonan yudicil review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Mahkamah Konstitusi.
 
Kami menilai bahwa Perppu 2/2017 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu kami mengajukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi sebagai ikhtiar menjaga kontitusi negara kita.
 
Kami menilai bahwa Perppu 2/2017 seperti pedang yang digunakan pemegangnya untuk menebas siapapun yang mereka anggap secara sepihak tanpa diberikan ruang untuk melakukan pembelaan. Ormasnya dibubarkan, sementara pengurus dan anggotanya dalam banyang-bayang ancaman pidana selain itu hak-hak sipil mereka pun terancam misalnya dipersekusi, PNS diminta mundur, bahkan ada pejabat yang berkomentar cabut saja status kewarganegaraannya.
 
Ikhtiar menjaga konstitusi melalui jalur Mahkamah konstitusi ini harus bersinergi dengan gerakan politik untuk memberi dukungan kepada Anggota DPR RI pada masa sidang selanjutnya agar menolak Perppu.
 
Semua jalan ditempuh, semua ikhtiar diupayakan, semua sarana dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya kami sepenuhnya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GNPF – MUI dan aliansi ormas yang akan menyelenggarakan aksi damai tolak Perppu, pada Jumat 28 Juli 2017.
 
Semoga semua ikhtiar untuk menjaga konstitusi berbuah Ridlo Illahi. Kita semua tidak ingin, hak konstitusional Presiden berupa kewenangan menerbitkan Perppu dijalankan dengan kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin negara hukum (rechtstaat) yang diperjuangkan para founding Father negeri ini berubah menjadi negara kekuasan (machtstaat) yang menebarkan rasa takut, teror, ancaman dan kedzaliman.
 
Demikian kami sampaikan.
 
Jakarta, 26 Juli 2017.
 
Chandra Purna Irawan,MH.
*Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI*
 
Ahmad Khazinudin.,S.H.
*Koordinator Tim Advokat PenjagaKonstitusi*
 
CP.085.2221.92947 (chandra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here