JAKARTA. “KSMUI sepenuhnya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GNPF – MUI/Presidium Alumni 212 dan aliansi ormas yang akan menyelenggarakan aksi damai tolak Perppu, pada Jumat 28 Juli 2017.” Demikianlah pernyataan Chandra Purna Irawan selaku ketua eksekutif nasional KSHUMI saat wartawan SH.COM menjumpainya

Lebih lanjut, chandra mengatakan “Hukum adalah produk politik, ikhtiar menjaga konstitusi melalui jalur hukum yaitu di Mahkamah Konstitusi harus bersinergi dengan gerakan politik untuk memberi dukungan kepada Anggota DPR RI pada masa sidang selanjutnya agar menolak Perppu”.

Ketika ditanya kenapa ikut mendukung, “Semua jalan ditempuh, semua ikhtiar diupayakan, semua sarana dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Tandasnya

“Kami menilai bahwa Perppu 2/2017 seperti pedang yang digunakan pemegangnya untuk menebas siapapun yang mereka anggap secara sepihak tanpa diberikan ruang untuk melakukan pembelaan. Ormasnya dibubarkan, sementara pengurus dan anggotanya dalam bayang-bayang ancaman pidana selain itu hak-hak sipil mereka pun terancam misalnya dipersekusi, PNS diminta mundur, pegawai swasta pun tak luput dari incaran bahkan ada pejabat yang berkomentar cabut saja status kewarganegaraannya” lanjut Chandra Purna Irawan dengan nada meninggi sebagai respon akan bahayanya Perppu 2/2017.

Kemudian pernyataan terakhirnya “Semoga semua ikhtiar untuk menjaga konstitusi berbuah Ridlo Illahi. Kita semua tidak ingin, hak konstitusional Presiden berupa kewenangan menerbitkan Perppu dijalankan dengan kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin negara hukum (rechtstaat) yang diperjuangkan para founding Father negeri ini berubah menjadi negara kekuasan (machtstaat) yang menebarkan rasa takut, teror, ancaman dan kedzaliman.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here