PERNYATAAN SIKAP
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

Viktor Bungtilu Laiskodat;
DIDUGA MELAKUKAN PIDANA HASUTAN KEKERASAN DAN PENISTAAN AGAMA

“Salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore. Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian”. “Ada beberapa bagian. Pertama, soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Bung Viktor menyatakan, kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan,” ujar Irwan, seusai melapor. (http://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/16265751/dianggap-menghasut-politisi-nasdem-viktor-laiskodat-dilaporkan-kader)

Kami akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut;

PERTAMA, TINDAK PIDANA HASUTAN KEKERASAN & KEBENCIAN. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, yang diduga Viktor Bungtilu Laiskodat diduga menghasut/memprovokasi rakyat untuk melakukan kejahatan yaitu membunuh.

Berdasarkan hal ini, maka Viktor Bungtilu Laiskodat terancam pidana penjara 6 (enam) tahun berdasarkan Pasal 160 KUHPidana. Berbunyi;

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)”, atau menurut Black’s Law Dictionary edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan “provocation” diartikan sebagai, “something (such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively”;

Yang dimaksud dengan “menghasut dengan lisan” dalam Pasal 160 KUHP adalah peristiwa dimana penghasut mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berisi saran, anjuran atau perintah di muka umum, agar si terhasut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Bahwa “menghasut” dengan lisan merupakan kejahatan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, jadi tidak soal bila apa yang dihasutkan tersebut tidak betul-betul dilakukan oleh si terhasut (delik formil).

Kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di tempat yang ada orang lain di situ dan ucapan tersebut bersifat terbuka walaupun di tempat itu hanya ada 1 (satu) orang saja. Jadi bukan bersifat pembicaraan kita sama kita yang bersifat tertutup. Maksud hasutan ditujukan supaya orang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan tidak disyaratkan si penghasut harus mengerti apa isi hasutannya, cukup jika dapat dibuktikan isi hasutan tersebut ditujukan agar orang melanggar hukum.

KEDUA, TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA. Didalam video yang diduga Viktor Bungtilu Laiskodat menyinggung soal kelompok upaya mendirikan khilafah. Menurutnya, dalam gerakan khilafah semua wajib shalat dan tak ada perbedaan.

Berdasarkan hal ini Viktor Bungtilu Laiskodat telah melakukan penistaan agama karena

  1. Viktor Bungtilu Laiskodat tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menafsirkan agama yang diluar agama yang diyakininya, dalam hal ini Islam.
  2. Viktor Bungtilu Laiskodat telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap ajaran Islam yaitu KHILAFAH.

 

Khilafah adalah ajaran Islam telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama KHILAFATUR RASYIDHIN dan generasi setelahnya. Sebagaimana kita telah mendengar nama Khalifah Abu bakar ashidiq r.a., Khalifah/amirul mukminin Umar ibn khatab r.a., Khalifah Utsman bin Affan r.a., dan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a.

Terancam pidana 5 (lima) tahun  berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”)Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal 156a yang berbunyi:
 
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

 

KETIGA, HAK IMUNITAS. Betul DPR memiliki Imunitas (hak kekebalan hukum) sebagaimana Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 224 UUMD3.

Dengan catatan, Hak kekebalan hukum (Imunitas) diperoleh yang dilakukannya yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Serta tidak melakukan tindak pidana. Bukan berarti dengan hak imunitas (hak kekebalan hukum) lantas dengan mudahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku (Ius Constitutum) yang memandang seluruh rakyat adalah sama (equality before the law).

 
Setelah mempertimbangkan hal diatas, kami Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), dengan ini menyatakan;

 

  1. Menyeru penegak hukum untuk memproses sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan, demi terwujudnya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

 

  1. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan umat Islam, termasuk terhadap ajaran Islam dan simbol-simbolnya.

 

  1. Menyeru kepada ulama, aktivis Islam, umat Islam dan seluruh sarjana hukum muslim Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam.

 

  1. Kami menduga baahwa kondisi negara sedang dalam keadaan darurat hukum. Perlu untuk segera dan serta merta diambil tindakan kongkrit menyelamatkan negara dari upaya oknum dan sekelompok individu yang hendak menyalah gunakan wewenang dan kekuasaan untuk merealisir tujuan politik dan kepentingannya. Negara diduga telah bergeser dari *rechtstaat (negara hukum) menjadi machtstaat (negara kekuasaan)*.

 

Demikian Pernyataan Sikap kami sampaikan.

 

Jakarta Pusat,  8 Agustus 2017

 

 

Chandra Purna Irawan,MH.

*Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI*

 

*Dewan Nasional KSHUMI*

  1. Kamilov Sagala,SH.,MH
  2. Miko Kamal, SH.,LL.M.,Phd

C.P; 085222192947

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here