JAKARTA, Pagi ini (28 Agustus 2017.) redaksi sh.com menghubungi Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan.,M.H. untuk bertanya terkait buku yang dipublikasikan beberapa yang lalu di website sh.com telah diunduh lebih dari 1100.

Kami bertanya, apa yang dimaksud Kediktatoran Konstitusional, beliau menjawab “Upaya membungkam hak sipil (dalam hal ini hak berserikat) melalui peraturan perundang-undang”. Lebih lanjut beliau menerangkan “Membungkam hak berserikat tanpa proses peradilan. Dan telah menghilangkan bagian/proses penting dari jaminan hak berserikat di Indonesia. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law, equality before the law (kesamaan dihadapan hukum), asas presumption of innocent (praduga tak bersalah), dan prinsip kepastian hukum”.

Redaksi sh.com bertanya lebih lanjut “Ada yang berpendapat bahwa proses peradilan masih ada, tetapi disimpan dibelakang yaitu setelah dibubarkan silahkan bagi yang bersangkutan (pengurus organisasi) yang tidak terima pembubaran untuk menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara”. Chandra menjawab “tindakan seperti diatas adalah tindakan “premanisme” dan telah menghilangkan prinsip negara hukum. logikanya adalah “ hajar -pukul –gebuk dahulu sampai babak belur. setelah babak belur kalau merasa dirugikan silahkan bawa kepengadilan” . menutup perbincangkan kami beliau menegaskan bahwa “Jika logikanya seperti diatas maka telah menghilangkan prinsip negara hukum. dan berarti berubah menjadi machstaat (negara kekuasaan). machstaat yaitu hukum dibawah kendali penguasa atau hukum dijadikan  alat untuk ‘memukul’ dan melanggengkan kekuasaan. Saya sudah membuat materi power point (PPT) barangkali masyarakat mau mengunduhnya sebagai proses edukasi”.

Atas ijin beliau berikut ini kami sertakan materi PPT. Silahkan klik link dibawah ini

DOWNLOAD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here