PERNYATAAN SIKAP
KOMUNITAS SARJANA HUKUM MUSLIM INDONESIA (KSHUMI)
Nomor.013/PS-RESMI/KSHUMI/IX/2017

KSHUMI AKAN MENEMPUH JALUR HUKUM
TERKAIT GENOSIDA ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR

Sebuah laporan dari para aktivis menyebut pasukan keamanan Myanmar melakukan pembantaian etnis Muslim Rohingya secara besar-besaran dalam sepekan. Dalam laporan disebutkan, sekitar 130 orang, termasuk wanita dan anak-anak Rohingya dibunuh.

Pembantaian massal seperti dilaporkan ABC Jumat (1/9/2017) dengan mengutip dua sumber terpisah, terjadi di Desa Chut Pyin, dekat Kota Rathedaung, Myanmar barat. Sejauh ini laporan menurut saya cukup kredibel menyebutkan sekitar 130 orang termasuk wanita dan anak-anak terbunuh,” kata Chris Lewa, Direktur The Arakan Project, lembaga kemanusiaan yang bekerja dengan komunitas Rohingya.

“Itu terjadi pada hari Minggu ketika pasukan keamanan tiba-tiba mengepung seluruh wilayah, bersama dengan penduduk desa Rakhine, sepertinya ini adalah pembantaian besar-besaran di Rathedaung,” kata Lewa.

Sebuah video yang diterima ABC dari pemantau hak asasi manusia menunjukkan Desa Chut Pyin dibakar dan ada kuburan yang baru digali berisi jasad orang-orang yang dibunuh. ”Di sinilah mayat-mayat dari Desa Chut Pyin dikuburkan, mereka mengubur 10-20 mayat, meletakkan dua sampai tiga mayat di setiap lubang,” kata seorang pria tidak dikenal di video tersebut.

Kuburan tersebut diduga digali pada hari Minggu malam di Desa Ah Htet Nan Yar, sebelah selatan Chut Pyin. Kuburan itu berisi banyak mayat yang diduga dibakar pasukan keamanan Myanmar. ”Sejauh ini mereka telah mencatat sekitar 135 nama di daftar kematian (di desa),” lanjut pria yang memberikan kesaksian dalam video tersebut.

PBB mengatakan 27.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Jumat pekan lalu, namun Lewa mengatakan bahwa itu baru permulaan. ”Saya pikir kita akan melihat eksodus besar-besaran ke Bangladesh, puluhan ribu orang, mungkin ratusan ribu orang yang akan berakhir di Bangladesh,” katanya.

Fotografer dan pemantau hak asasi manusia Saiful Huq Omi yang telah mengikuti isu kekerasan di Rakhine selama lebih dari satu dekade mengatakan bahwa putaran kekerasan terbaru ini belum pernah terjadi sebelumnya. ”Terkadang kita melihat pemerkosaan, penyiksaan, pemerasan, dan cara-cara lain yang sistematis telah digunakan, namun kali ini merupakan inisiatif penuh untuk benar-benar menghilangkan orang Rohingya dari tanah mereka,” katanya.

Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya melakukan tindakan militer yang dapat dibenarkan terhadap ancaman teroris. Namun bagi banyak pengamat, “operasi pembersihan” menjurus pada pembersihan etnis.

 Sumber berita ; https://international.sindonews.com/read/1235782/40/korban-130-orang-muslim-rohingya-dibantai-besar-besaran-1504228502/11

 Berkaitan dengan itu, Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), dengan ini menyatakan;

  1. Mengutuk keras pembunuhan atau upaya genosida terhadap muslim Rohingnya dan kami berharap agar muslim Rohingnya diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan.
  1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan efektif dan meninjau ulang hubungan diplomatik mengatasi kekejaman yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar.
  1. Menyeru kepada seluruh Pemimpin Negara yang berada diperbatan Myanmar untuk membuka pintu perbatasan sehingga dimungkinkan menyelamatkan diri.
  1. Mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar.
  1. Menyeru kepada seluruh muslim di dunia untuk bersatu padu memberikan pertolongan dan menghilangkan ego sekat nasionalisme demi keselamatan muslim Rohingnya.

Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) akan mengambil langkah-langkah hukum dan politik sebagai berikut;

  1. Melaporkan pemimpin defacto negara Myanmar dan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
  1. Melaporkan pemimpin defacto negara Myanmar dan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingnya.
  1. Melaporkan pemimpin defacto negara Myanmar dan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada Organisation of The Islamic Confrence (OKI).
  1. Menyampaikan nota protes kepada Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta, Indonesia.

Demikian pernyataan sikap DPP KSHUMI sebagai respon dan langkah-langkah hukum serta politik akan kami lakukan beberapa hari kedepan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tersebut .

Jakarta Pusat, 2 September 2017.

Chandra Purna Irawan,MH.
Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI

Dewan Nasional KSHUMI

  1. Kamilov Sagala,SH.,MH
  2. Miko Kamal, SH.,LL.M.,Phd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here