Menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, pengacara muslim akan menggelar konferensi nasional.

Acara bertajuk “KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA; Perppu Ormas, Konsepsi Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?” ini digelar oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam (KAPI).

Berikut publikasi yang tersebar diberbagai media-media sosial:
PENDAHULUAN

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, proses pencabutan Status Badan Hukum harus melalui berbagai proses dan tahapan, semata-mata untuk menjaga dan menghormati hak konstitusional warga negara dalam berserikat yang telah memenuhi kewajiban mencatatkan status badan hukum melalui lembaga Pemerintah.

Penghapusan keberlakuan pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta penyisipan pasal 80A memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law , Equal before the Law, asas Presumption of innocent dan prinsip kepastian hukum yang memberikan ruang kepada pengurus ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil, yang merupakan ciri dari negara hukum.

Dilain pihak pemerintah dan beberapa praktisi hukum menyatakan bahwa proses peradilan tidak dihilangkan namun disimpan dibelakang yaitu pengadilan tata usaha negara. Sehingga Indonesia masih terkategori negara hukum bukan negara kekuasaan.

Berdasarkan pengantar diatas, guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam (KAPI) menggelar diskusi ilmiah yang dikemas dalam bentuk kolosal dengan nama KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA.

Jakarta, 17 September 2017
Jam : 08.00 s.d selesai

Tempat : Hotel Best Western, Cawang Jakarta Timur.

Pendaftaran via WA 085222192947

Organized by;
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam (KAPI)

Kepada BANGKIT POS Senin, 11 September 2017, Chandra Purna Irawan sekaligus Direktur Eksekutif Nasional KSHUMI mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah agar mengetahui apakah Perppu Ormas merupakan bentuk negara kekuasaan atau bukan. Karena menurutnya Perppu Ormas telah menghilangkan prinsip-prinsip negara hukum.

“Jika perppu ini masuk kategori awal negara kekuasaan. Maka harapannya adalah advokat untuk terus melakukan perlawanan melalui jalur hukum, sedangkan pemerintah untuk segera dan serta merta membatalkan, “ ujar Chandran Purna Irawan.,MH. (http://www.bangkitpos.com/2017/09)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here