????????????????????????????????????

KONFERENSI NASIONAL ADVOKAT MUSLIM INDONESIA.
“PERPPU ORMAS, KONSEPSI NEGARA HUKUM ATAU NEGARA KEKUASAAN?”

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamualaikum wr.wb
Kalimah pembuka dalam bahasa arab

Bapak/Ibu yang saya hormati,
Atas kehadirannya pada Konferensi Nasional Advokat Muslim Indonesia. Saya mengucapkan terimakasih dan Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza “semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik”.

Bapak/Ibu yang saya hormati, Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum.

Terlebih lagi, advokat sebagai seorang muslim dituntut untuk berkorban apa saja. Baik dalam wujud harta benda, pangkat, profesi atau bahkan nyawa. Kalau memang hanya dengan pengorbanan dalam bentuk itulah pengabdian terhadap Allah SWT, ummat, dan Islam. Setiap muslim pasti akan ikhlas mengorbankan tenaga, fikiran, waktu, harta bahkan nyawa sekalipun. Karena ia yakin pengorbanan dalam bentuk apapun sepanjang didasari keikhlasan niat semata-mata mencari ridho Allah, pasti tidak akan sia-sia disisi-Nya.

Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya Allah SWT telah membeli dari orang-orang mu’min diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka” (Q.S.At-taubah ayat 111).

Oleh karena itu para praktisi hukum wajib mengawal, mendampingi, menjaga, menjadi garda terdepan dalam bidang hukum dalam konteks pembelaan terhadap hak-hak umat dan adanya upaya kriminalisasi terhadap ajaran beserta symbol Islam. Berkewajiban untuk bergerak -berdasarkan kapasitas dan dorongan akidahnya- untuk terlibat penuh, serius dan sungguh-sungguh memberikan advokasi dan pembelaan, baik secara litigasi dan nonlitigasi.

Bapak/Ibu yang saya hormati
Mengamati dinamika hukum dinegara tercinta, kondisi negara sedang dalam keadaan darurat hukum. Perlu untuk segera dan serta merta diambil tindakan kongkrit menyelamatkan negara dari upaya oknum dan sekelompok individu yang hendak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk merealisir tujuan politik dan kepentingannya.

Bahwa keadaan ini bisa merongrong kedaulatan hukum berada dibawah kendali kekuasaan. Negara telah bergeser dari recht staat (negara hukum) menjadi macht staat (negara kekuasaan).

Indonesia sebagai negara hukum (recht staat) harus dijaga. Fondasi-fondasi Negara Hukum yang berlaku merupakan fondasi utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum yang konkrit.

Fondasi pertama, Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Bahwa semua permasalahan atau memutuskan suatu perkara atau mengadili subyek hukum diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman, pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum baik secara normative dan empirik. Supremasi hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali.

Fondasi kedua, Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Berpegang pada asas equality before the law (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada yang mendapat perlakukan istimewa antara satu dengan yang lainnya. Namun penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum saat ini belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan dalam negara hukum.

Hal ini nampak nyata pada kasus Ahok, jutaan rakyat turun kejalan meminta agar penegak hukum memproses atas delik penistaan agama. Bahkan aksi demonstrasi terjadi berjilid-jilid dengan jumlah massa sekitar 7 (tujuh) juta. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, jika penegak hukum melakukan hal yang sama pada Ahok, seperti yang pernah mereka lakukan kepada para penista agama. Tapi sayang, berbagai alasan dicari dan dipertontonkan dengan senyata-nyatanya tanpa keraguan sedikitpun akan pembelaanya pada Ahok.

Bahaya bukan berasal dari demontrasi rakyat yang meminta penegakan hukum atas ahok pada saat itu, melainkan pergeseran dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal ini bisa terlihat pembelaan pemerintah pada Ahok terkait status gubernur saat itu apakah harus di nonaktifkan sementara atau tetap berlanjut.

Begitu pula pada kasus Viktor Bungtilu Laiskodat. Diduga Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian. Soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Viktor menyatakan, kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan. Hingga saat ini belum jelas kedudukan perkaranya.Sementara kepada para aktivis Islam begitu cepatnya, menangkap dan menahan mereka dengan UU ITE.

Fondasi ketiga, Asas Legalitas (Due Process of Law): Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ (regels). due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib.

Konsep due process of law pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri. Namun fondasi ini telah dilanggar, hal ini terlihat jelas pada upaya pemerintah membubarkan badan hukum secara sepihak melalui perppu, seharusnya menempuh upaya hukum di pengadilan agar terbukti dugaan pelanggaran Ormas sebagai bentuk penghargaan atas asas due process of law dan asas presumption of innocent.

Bukan malah sebaliknya mendiamkan dan sekonyong-konyong menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan secara sewenang-wenang oleh Presiden yang membuat Presiden menghapus kewenangan pengadilan menjadi kewenangan pemerintah hanya dengan surat pencabutan SKT dan Status BHP Ormas.

Fondasi Keempat, Pembatasan Kekuasaan: Lord Acton menyatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.

Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Sementara Perppu 2/2017 memindahkan kewenangan Yudikatif ke tangan ekskutif. Maka dalam hal ini Perppu telah menyalahi dan melanggar fondasi negara hukum.

Sementara ‘checks and balances’ secara vertikal dengan rakyat yaitu rakyat diberikan hak untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Agar pemerintah benar dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jika pemerintah anti terhadap kritik dari rakyatnya sebagai bentuk ‘checks and balances’ maka pemerintah dikategorikan diktator, agar tindakan tangan besi tidak terlihat kemudian dibuat peraturan sebagai bentuk legitimasi. Hal ini nampak pada penerbitan perppu 2/2017, hak asasi rakyat diambil secara sepihak dengan landasan perppu 2/2017. Dalam beberapa tulisan, saya menyebutnya sebagai bentuk kediktatoran konstitusional yaitu upaya membungkam hak berserikat melalui mekanisme peraturan perundangan-undangan.

Jakarta, 17 September 2017

Chandra Purna Irawan,MH.
Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here