konferensi nasional advokat muslim

Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat)
Miko Kamal, S.H., LL.M., PhD

‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Rumusan tersebut tertulis jelas di dalam Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untaian kalimat itu adalah salah satu dari hasil amandemen ketiga dari empat kali amandemen yang sudah dilakukan terhadap UUD 1945.

Meskipun kalimat tersebut baru muncul pada amandemen ketiga, bukan berarti ketika awal mula negara ini didirikan para founding fathers bangsa kita tidak menginginkan hukum sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana diketahui, kehendak agar penyelenggaraan negara berdasarkan hukum sudah ada sejak negara Indonesia terkembang. Hal itu termaktub di dalam Penjelasan UUD 1945, yang sebelumam andemen merupakan lampiran resmi Konstitusidan/atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Konstitusi kita. Bunyi lengkapnya: ‘Negara Indonesia berdasarkanatashukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Apa arti dari terminologi ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’ atau Rechtsstaat? Profesor JimlyAsshiddiqie menguraikan dengan terang makna kata bertuah Rechtsstaat itu di dalam bukunya yang berjudul ‘Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia’. Menurut Jimly, di dalam terminlogi Rechtsstaat terkandung makna bahwa negara Indonesia mengakui prinsip supremasihukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Jimly membuat pernyataan tegas dalam bukunya tersebut bahwa dalam konsep Rechtsstaat, pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah hukum atau disebutnya dengan istilah nomocratie atau kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (Jimly, 2011: 57). Bukan penguasa, bukan presiden yang berkuasa.

Membaca rumusan Rechtsstaat yang disampaikan Jimly, maka sebalikny asebuah negara tentu boleh disebut Machtsstaat bila negara tersebut tidak mengakui prinsip supremasi hukum dan konstitusi, mengenyampingkan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur di dalam UUD, tidak menjalankan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta tidak menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

Dalam praktek penyelenggaraan negara, Jimly kemudian mengembangkan konsep Rechtsstaat menjadi 13 prinsip, yaitu Supremasi Hukum (Supremacy of Law), Persamaan dalam Hukum (Equality Before the Law), Asas Legalitas (Due Process of Law), Pembatasan Kekuasaan, Organ-organ EksekutifIndependen, Peradilan Bebasdan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (Constitutional Court), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat), Transparansi dan KontrolSosial, dan Berketuhanan Yang Maha Esa (Ibid: 127-134).
Yang menarikdari 13 prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan Jimly adalah bahwa ternyata 6 diantara prinsip-prinsip itu berkenaan dengan hukum dan penegakannya yakni Supremasi Hukum (Supremacy of Law), Persamaan dalam Hukum (Equality Before the Law), Asas Legalitas (Due Process of Law), Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) serta ditambah 1 prinsip lainnya yang dalam prakteknya berkelin dan dengan 6 prinsip hukum dan penegakannya tersebut, yaitu prinsip Pembatasan Kekuasaan. Dalam menjelaskan makna Pembatasan Kekuasaan, Jimly mengutip Lord Acton: ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’. Dan olehkarenaitu, menurut Jimly, ‘kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kedalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dans aling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain’ (Ibid: 129).

Saya menangkap pesan penting yang disampaikan Jimly bahwa Indonesia bukanlah tanah yang disediakan untuk menanam dan mengembangkan absolutisme atau kekuasaan yang absolut. Dengan dipilihnya bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), yang berkuasa atau menjalankan pemerintahan bukanlah seorang raja, akan tetapi seorang petugas atau pemimpin pemerintahan.

Dalamhal ini, Jimly nampaknya paham betul dengan filosofi kepemimpinan sukubangsa Minangkabau yang padaawal-awal kemerdekaan tokoh-tokohnya banyak berkontribusi dalam mendisain dan mendirikan negara Indonesia. Sebutlah Hatta, Syahril, Yamindan yang lainnya. Di ranah Minang, seorang pemimpin hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pemimpin yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting itupun haruss iap pula ditungkai (dikontrol) setiap saat dengan aturan-aturan hukum yang ketat.

Lalu, bagaimana kita melihat Rechtsstaat dari optik tata kelola (governance)? Terminologi governance jamak dipakai dalam dua bidang, yaitu bidang private (perusahaan) dan bidang public (kepemerintahan). Dalam bidang kepemerintahan, definisi yang paling sering dikutip adalah yang dirumusan oleh Bank Dunia dan United Nations Development Program (UNDP). Menurut Bank Dunia, governanceadalah’the way state power is used in managing economic and social for development of society’. Sedangkan UNDP merumuskan governance sebagai’the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all level’. Lebih detail, UNDP kemudian merumuskan prinsip governance yang berjumlah 9, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision (Mardiasmo, 2002: 25).

Di Indonesia, terminologi governance dalam bidang public acap dipersamakan dengan sebutan tata kelola kepemerintahan. Definisitatakelolakepemerintahan, salahsatunya, ditemukan di dalamPenjelasanPasal 2 huruf d PeraturanPemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan danPelatihanJabatanPegawaiNegeriSipil. Menurut PP ini, ‘Yang dimaksud dengan ke pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat’.

Dari definisi pemerintahan yang baik yang dirumuskan oleh Pemerintah, dan prinsip-prinsip governance yang disusun oleh UNDP terlihat bahwa hukum dijadikan sebagai salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, dari sudut pandang governance, kepemerintahan dianggap berjalan baik dan atau berada pada track yang benar bila penyelenggara pemerintahan menjadikan hukum sebagai acuan.

Jadi, dalam konteks Indonesia, prinsip governance boleh dikatakan bergayuterat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam rangka membumikan amanat utama Konstitusi, yaitu ‘… suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…’ (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945) yang disepakati sebagai prinsip tertinggi governance Indonesia (the highest Indonesian governance principles).

Setelah beberapa lama melempar wacana di media massaakan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2017P residen Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2/2017). Perppu No. 2/2017 menghapus Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU No. 17/2013. Juga, menyelipkan Pasal 80 A dan mengubah beberapa pasal lainnya.

Kebijakan Presiden itu membuat gaduh dunia hukum. Pasalnya, penghapusan beberapa pasal tersebut jelas tidak sejalan dengan konsepsi Rechtsstaat dan/atau prinsip utama tata kelola kepemerintahan yang baik. Kelahiran Perppu No. 2/2017 membuktikan bahwa Pemerintah sedang menjalankan praktek lain di mulut, lain pula di hati. Konsep negara dikatakan Rechtsstaat sebaliknya yang dipraktekan adalah Machtsstaat. Salah satu contohnya adalah penghapusan Pasal 70 UU No. 17/2013 yang berisi tentang kewajiban Pemerintah untuk mengikuti proses hukum di lembaga peradilan manakala hendak membubarkan sebuah ormas yang dianggap menyimpang dari aturan yang berlaku.

Dengan dihapusnya Pasal 70, sebuah ormas sebagai subyek hukum kehilangan hak konstitusionalnya untuk membela diridan/atau memberikan penjelasan yang layak pada forum pengadilan berkenaan dengan tuduhan yang disampaikan oleh Pemerintah.
Mengacu pada prinsip Pembatasan Kekuasaan yang dikemukakan oleh Jimly, dengan dihapusnya Pasal 70, berarti kekuasaan Pemerintah tidak lagi terbatas. Dengan kata lain, dengan meletakkan kewenangan pembubaran di tangan Pemerintah atau menghilangkan kewenangan lembaga peradilan untuk menyidangkan dan memutus usulan pembubaran sebuah ormas, berarti Pemerintah telah memborong, paling tidak, dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan eksekutif dan yudikatif.
Dalam perspektif hukum dan governance, kelakuan Pemerintah ini sungguh berbahaya. Dari sudut pandang hukum, Pemerintah sudah melanggar Konstitusi yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan dari kacamata governance, Pemerintah juga melanggar prinsip utama governance yaitu prinsip supremasi hukum.

Kelakuan menyimpang Pemerintah ini tidak boleh dibiarkan. Kita semua, terutama para sarjana hukum berkewajiban meluruskan Pemerintah yang sudah sesat air itu.

Apapun alasannya, negara haruslah tetap diselenggarakan dalam bingkai Rechtsstaat bukan Machtsstaat. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk itu. Permohonan judicial review beberapa orang dan kelompok keMahkamah Konstitusiuntuk membatalkan Perppu No. 2/2017 haruslah didukung penuh. Gerakan politik atau political review juga mesti dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus diseru untuk menolak Perppu No. 2//2017.

Jakarta, 17 September 2017

*Disampaikan pada Konferensi Nasional Advokat Muslim, diselenggarakan di Jakarta 17 September 2017 oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) dan Koalisi Advokat Penjaga Islam.

** Miko Kamal adalah seorang Legal Governance Specialist, Advokat, Dosen Universitas Bung Hatta Padang dan Dewan Nasional KSHUMI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here