Wajar jika rakyat menilai sebagai pemerintah Pemerintah diktator semenjak menerbitkan Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan alasan Pemerintah telah menghilangkan bagian penting dari Negara hukum yaitu pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip ‘due process of law’ dan ‘asas presumption of innocent’ yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Serta menjamin Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas.

Dalam dunia hukum kita akrab sekali dengan prinsip due process of law, asas presumption of innocent (praduga tak bersalah).

‘due process of law’ secara etimologi atau bahasa terambil dari kata Due yang artinya “Hak” sehingga memiliki arti ‘due process of law’ sebagai ,mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak. secara secara epistimologi atau istilah yaitu. (law) the administration of justice according to established rules and principles; based on the principle that a person cannot be deprived of life or liberty or property without appropriate legal procedures and safeguards. Dalam istilah yang disebutkan dalam tata paham Negara hukum (due process of law) diartikan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.

Sementara asas presumption of innocent (praduga tak bersalah), secara permukaan dan sederhana asas praduga tak bersalah bahwa asas ini menyatakan bahwa seseorang terdakwa atau tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Asas praduga tak bersalah ini tidak bisa dipisahkan dari proses peradilan, karena asas ini merupakan prinsip mendasar dalam pengambilan hukum.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Demikian tulisan singkat ini saya publikasikan, bagian dari upaya menjaga Negara tidak terjerumus pada Negara kekuasaan (Machstaat)

Wallahualambishawab

Chandra Purna Irawan.MH.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here