DUGAAN KRIMINALISASI SIMBOL-SIMBOL ISLAM
DALAM SIMULASI ANTITEROR

Kepolisian Daerah Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menggelar simulasi penanganan aksi terorisme yang diskenariokan terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat 17/11. Video simulasi sudah beredar di youtube, didalam video simulasi penanganan aksi terorisme yang digelar pada menit 1:05 diduga dalam simulasi antiteror tersebut menggunakan logo majelis Sholawat dan Dzikir Nurul Musthofa.

Menanggapi hal diatas, saya akan memberikan catatan hukum sebagai berikut;
1. Penggunaan jaket berlogo majelis Sholawat dan Dzikir Nurul Musthofa yang diperankan sebagai pelaku penyerangan, tentu ini salah besar menyakiti kaum muslimin. Seolah-olah menggambarkan bahwa teroris selalu diidentikan dengan #Muslim atau aktivis dakwah. Kenapa tidak menggunakan lambang OPM yang jelas ingin memisahkan dari Indonesia?!

2. Jika penggunaan logo tersebut atau symbol symbol Islam yang lainnya bermaksud untuk membangun opini bahwa muslim identik dengan teroris, maka saya berpendapat sama saja menistakan agama Islam dan diduga telah melangaggar 156A KUHP.

3. Apakah ada dugaan kesengajaan penggunaan logo tersebut dalam simulasi? Unsur “dengan sengaja” dalam simulasi tersebut dapat dibuktikan dengan teori sengaja kemungkinan. Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak yang bersangkutan dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat. Tetapi secara kemungkinan, pihak kepolisian patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari penggunaan logo tersebut.

4. Unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif. Unsur ini dikembalikan kepada dua hal. Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan penggunaan logo tersebut. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa penggunaan logo tersebut memang tidak layak untuk digunakan dalam simulasi tersebut. Mengenai adanya ketersinggungan umat Islam, ini merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri.

5. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ajaran dan symbol-simbol Islam beserta Ulama, aktivis dakwah dan umat Islam.

6. Kedepan rintangan yang dihadapi umat Islam akan semakin banyak, terutama yang berhadapan dengan kasus hukum, perlu orang orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang hukum dan disertai Taqwa kepada Alloh SWT.

7. Saya menyeru kepada Sarjana Hukum Muslim Indonesia untuk bersatu padu dan bersinergi membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap Islam, Ulama dan Umat.

Demikianlah penjelasan saya.

Makassar, 19 November 2017.

Chandra Purna Irawan,MH.
*Ketua Eksekutif Nasional*
*Badan Hukum Perkumpulan (BHP)*
*Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here