Mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diusulkan mendapat remisi Natal sebanyak 15 hari. Saat ini, tervonis kasus penistaan agama tersebut mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok (Republika.co.id/20-12-2017)

Menanggapi berita diatas, saya akan memberikan catatan hukum sebagai berikut;

#1. Jika ditahan di Markas Komando Brimob, tidak ada istilah pemberian remisi tahanan, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

#2. Pemberian remisi tahanan atau PB, CB dan CMB hanya diberikan jika menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bukan rumah tahanan (Rutan) apalagi mako brimob. Jika tetap diberikan tidak ada landasan hukumnya.

#3. Berbeda antara lembaga Pemasyarakaratan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Landasan hukum RUTAN yaitu Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan”.

#4. Landasan hukum LAPAS yaitu Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

#5. RUTAN merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

#6. Pemindahan tahanan ke RUTAN, bolehkah? Merujuk pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan disebutkan:
Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan:
a. Di dalam suatu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, atau
b. antar wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

#7. Berdasarkan pasal di atas, maka seorang Narapidana yang sudah berada di LAPAS tidak dapat dipindahkan ke RUTAN, karena sesuai dengan fungsinya LAPAS yaitu tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Kalaupun narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut hanya dapat dipindahkan ke LAPAS wilayah lain dan bukan ke RUTAN, sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan. Fungsi RUTAN bukanlah untuk membina narapidana, tetapi untuk menahan sementara seorang tersangka atau terdakwa.

#8. Maka berdasarkan penjelasan saya diatas, tentu patut dipertanyakan pemberian remisi terhadap BTP. Saya berpendapat BTP tidak bisa mendapatkan hal itu, karena tidak ada landasan hukumnya.

#9. Seharusnya Pemerintah melalui alat negara, menegakan hukum secara adil dengan cara menerapkan asas equality before the law (kesamaan dihadapan hukum). Semua warga negara sama tidak ada yang boleh diistimewakan. Bagaimana dengan BTP?!.

Demikian tanggapan saya.

Chandra Purna Irawan.,MH.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here