konferensi nasional advokat muslim

Miko Kamal Legal Governance Specialist, Dosen Universitas Bung Hatta Padang

Tim peneliti Pascasarjana Universitas Bung Hatta menliti tentang indeks transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian berbasis website yang didukung oleh Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara ini dilakukan mulai dari tanggal 1 September sampai dengan 26 November 2017, tiga bulan kurang sedikit. Yang dimaksud dengan penelitian berbasis website adalah penelitian yang mempergunakan website sebagai medium untuk menilai tingkat transparansi BUMN. Semua BUMN (119 BUMN) dijadikan objek penelitian yang menggunakan metode sensus dengan analisis statistik deskriptif ini.

Pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang intinya mewajibkan setiap BUMN memberikan informasi tentang keadaan perusahaan kepada publik. Kewajiban BUMN membuka informasinya kepada publik merupakan implementasi dari konsep publik sebagai pemegang saham sebenarnya (ultimate shareholders) dari BUMN. Menurut konsep ini, pemegang saham yang sebenarnya dari BUMN adalah semua warga negara Indonesia. Pemerintah yang secara faktual berkuasa terhadap BUMN hanyalah sebagai pemegang saham wakil (acting shareholders) dari BUMN. Layaknya pemegang saham, semua publik berhak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang keadaan BUMN yang mereka miliki, yaitu informasi perusahaan tahun buku 2016.

UU No. 14 Tahun 2008 tidak memerintahkan secara detail tentang bagaimana cara pengungkapan informasi wajib tersebut. Dengan kata lain, perusahaan boleh memilih media apa saja digunakan untuk menyampaikan informasi wajib tersebut. Kemajuan teknologi informasi membuka jalan penyaluran informasi dengan cepat, tepat, sederhana dan berbiaya murah. BUMN semestinya menjadi pionir pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi informasi publik tersebut. Dengan memuat informasi wajib di website masing-masing BUMN, masyarakat sebagai ultimate shareholders BUMN akan sangat terbantu. Misalnya, si A (warga negara Indonesia) tidak perlu datang ke kantor PT Pertamina (Persero) di Gambir bila ingin membaca laporan tahunan perseroan perminyakan tersebut.

Skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 sampai 4. BUMN akan mendapatkam skor 1 bila informasi yang harus disediakan tidak tersedia sama sekali. Perusahaan dengan skor atau indeks 1 ini terkategori sebagai perusahan Sangat Tidak Transparan (STT). Skor 2 diberikan kepada perusahaan jika website-nya menyediakan sebagian informasi, akan tetapi persentasenya kurang dari 50% dari keseluruhan informasi wajib tersebut. Perusahaan dengan skor 2 ini disebut sebagai perusahaan Tidak Transparan (TT). Perusahaan akan mendapatkan skor 3 bila informasi yang disediakan 50 % atau lebih tapi tidak mencapai angka 100 %. Perusahaan ini dikategorikan sebagai perushaan Cukup Transparan (CT). Perusahaan yang website-nya memuat semua informasi yang diwajibkan berhak mendapat skor 4 yang disebut sebagai perusahaan Transparan (T).

Banyak yang Belum Transparan
Penelitian menemukan bahwa BUMN yang mendapatkan indeks 1 atau STT berjumlah 1 buah atau 0,8%. Jumlah perusahaan dengan kategori TT (Indeks 2) cukup banyak yaitu 52 BUMN atau 43,6%. Perusahaan yang terkategori CT atau berindeks 3 ada sebanyak 14 BUMN atau 12%. Sementara perusahaan yang berhasil mendapatkan indeks sempurna (Indeks 4) berjumlah 52 atau 43,6%.

Dilihat dari bentuk perusahaan, semua jenis BUMN menempatkan wakil-wakilnya sebagai perusahaan yang berhasil mendapatkan indeks 4, yang terdiri dari 4 BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), 3 BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas Tertutup dan sisanya 17 BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka. Fakta tersebut membuktikan bahwa semua BUMN bisa menjadi perusahaan yang transparan, tidak tergantung kepada bentuk badan hukum yang digunakan.

Dari penelitian ini terungkap bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang tidak mendapatkan indeks 4 ada 3 BUMN yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Indo Farma (Persero) Tbk. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak mampu mendapatkan indeks 4 karena tidak memuat peringkat kredit. Perusahaan yang kedua gagal mendapatkan indeks 4 karena tidak memuat mekanisme pengadaan barang dan jasa. Sedangkan PT Indo Farma (Persero) Tbk tidak berhasil mendapatkan indeks 4 karena perusahaan tersebut tidak menyediakan laporan tahunan.
Laporan tahunan adalah dokumen penting untuk diketahui oleh para pemegang saham sebuah perusahaan, termasuk ultimate shareholders BUMN. Pasalnya, di dalam laporan tahunan akan dapat diketahui informasi-informasi penting tentang keadaan perusahaan. Penelitian ini juga menemukan fakta yang mengejutkan bahwa ternyata jumlah BUMN yang tidak menyediakan laporan tahunan mereka di website cukup banyak, yaitu 48 BUMN.

Fakta menarik lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ternyata jumlah BUMN TT (Indeks 2) masih banyak, yaitu 52 BUMN. Satu diantara BUMN TT tersebut menyandang status sebagai Perseroan Terbatas Terbuka. 42 lainnya adalah BUMN dengan status Perseroan Terbatas Tertutup, dan 9 sisanya adalah BUMN dengan bentuk Perum. Persepsi umum bahwa semua perusahaan yang sudah melepas sebagian sahamnya di bursa efek pasti transparan kepada pemegang sahamnya ternyata tidaklah selalu benar.

Sebagai ultimate shareholders BUMN, publik berhak mendapatkan informasi tentang keadaan BUMN secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya murah. Sebab itu, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan BUMN menggunakan website sebagai medium penyampaian informasi publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here