Oleh
Tri Aktariyani
Triakta07@gmail.com

 

KASUS POSISI
Seorang pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan di RS Advent Bandar Lampung dikabarkan dipulangkan oleh pihak rumah sakit, setelah dilakukan tindakan operasi Tumor Payudara. Pasien sebelumnya sempat bermalam di RS Advent sebelum keesokan harinya dioperasi oleh Dokter Bedah. Operasi berlangsung lancar, tetapi belum hilang nyeri pasien diminta pulang oleh pihak rumah sakit. Sebelumnya perawat RS Advent telah melakukan tensi dan menyuntikan obat anti nyeri kepada pasien. Keluarga pasien enggan membawa pulang karena melihat kondisi pasien yang masih butuh pengobatan. Namun, pihak rumah sakit tetap memulangkan. Terpaksa pasien pulang, dan akhirnya tak berapa lama kemudian pasien dilarikan ke RS Uripsumoharjo tak jauh dari RS Advent untuk mendapatkan pelayanan kesehatan segera, pasien dilarikan ke UGD. Menurut informasi pihak rumah sakit yang memberikan keterangan bahwa pasien dalam keadaan yang bisa dipulangkan, sebab pasien termasuk dalam pasien prosedur one day care surgery atau disebut juga pelayanan bedah sehari.
Sumber: http://duajurai.co/2018/01/19/dipulangkan-rs-advent-hertia-pasien-tumor-payudara-dirawat-di-rs-urip-sumoharjo/
Memulangkan pasien usai operasi, dalam keadaan masih membutuhkan perawatan, bagaimanakah akibat hukumnya?
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Peristiwa di atas menambah catatan buruk pelayanan kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, baik pemerintah dan seluruh stakeholder bidang kesehatan terus berupaya mewujudkan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Kini dengan dibentuknya BPJS Kesehatan selaku marwah dari UUD 1945 yang mengamanahkan adanya jaminan sosial bagi rakyat, menunjukkan keseriusan negara akan tanggung jawab terhadap nasib sosial rakyatnya.
BPJS dibentuk tahun 2011, namun BPJS Kesehatan resmi beroperasi menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Banyak lika-liku permasalahan yang ditemukan di lapangan. Memang, konsep asuransi sosial yang sedang coba diimplementasikan pada bangsa ini, riwayatnya di negara maju sampai kini pun belum mampu optimal. Artinya tidak mudah merealisasikan asuransi sosial pada sebuah negara, terlebih Indonesia dengan jumlah pendudukan sebanyak 250 juta dan letak geografisnya yang berbeda-beda, tentunya hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah, BPJS Kesehatan dan stakeholder pemerhati jaminan sosial.
BPJS Kesehatan yang telah beroperasi selama 3 tahun selalu mengalami defisit pendanaan pelayanan kesehatan setiap tahunnya. Defisit bertambah dibarengi dengan peserta bertambah, kini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai kurang lebih 175 juta jiwa. Defisit pada BPJS kesehatan konon sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi jantung hidupnya program JKN yang sudah dirancang.
Defisit pembiayaan JKN disinyalir penyebab utamanya ialah moral hazard dari semua pelaku JKN baik peserta, BPJS Kesehatan, Pemerintah, Tenaga Kesehatan dan Pihak Rumah Sakit. Apakah akibat hukum yang berpotensi timbul, apabila pelayanan kesehatan yang diberikan dengan sistem subsitusi biaya. Berdasarkan berita yang dimuat koran ruajurai.com di atas, mari kita coba uraikan benang permasalahannya.
Menurut Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan menerangkan bahwa Pelayanan IGD, pelayanan rawat sehari maupun pelayanan bedah sehari (One Day Care/Surgery) termasuk rawat jalan. Satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pertemuan konsultasi antara pasien dan dokter serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan obat yang diberikan pada hari pelayanan yang sama.
Pasien yang telah selesai dilakukan tindakan operasi dengan One Day Care/Surgery akan dipindahkan ke ruang pemulihan tahap 1 selama 1 atau 2 jam. Setelah pasien siuman dapat dipindahkan ke ruang perawatan yang tentunya tergantung dari kondisi pasien itu sendiri, jika pasien dalam keadaan baik maka akan dipindahkan ke bangsal perawatan biasa, apabila pasien perlu mendapatkan perawatan intensive maka akan di relokasi ke ICU. (Dewi Feri, http:// manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/ 07/Kamar-Operasi_handout.pdf ).
Didugan pihak rumah sakit memulangkan pasien karena petikan ketentuan dalam klaim BPJS Kesehatan yang menetapkan One day care/surgery sebagai rawat jalan. Namun, pihak rumah sakit sebaiknya tidak melupakan jati dirinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan peseorangan secara paripurna. Kepulangan pasien dari rumah sakit dengan keadaan yang masih membutuhkan pengobatan akan menimbulkan permasalahan yang baru bukan hanya tentang pembiayaan pelayanan kesehatan, namun juga tuntutan hukum atas keselamatan jiwa yang akan dilayangkan pasien kepada pihak rumah sakit. Kemudian bukan hanya itu, tenaga kesehatan bisa ikut terjerat sanksi hukum, ketika tidak berhati-hati dan tidak sesuai standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu hubungannya sangat erat dengan keselamatan jiwa seseorang, ada hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan.
Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam praktik pelayanan kesehatan (UU Kesehatan) dan pihak rumah sakit sendiri memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan pelayanan kesehatan manusiawi, bermutu, aman dan non diskriminasi serta kewajiban menerapkan standar keselamatan pasien (Patient safety).
Pada kegiatan pelayanan kesehatan terdapat tiga hubungan hukum, yaitu
Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan
Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan rumah sakit
Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien
Hak dan kewajiban para pihak dalam ketiga hubungan tersebut dapat diketahui melalui ;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
Dipulangkannya pasien dalam keadaan masih membutuhkan pengobatan adalah bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan bukan alasan pembenar untuk mengenyampingkan hak pasien dan kewajiban pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan izin praktek dituntut mampu professional dalam memberikan pengobatan lewat pengamalan ilmunya demi kemanusiaan.
Atas kasus di atas diharapkan pihak rumah sakit selaku fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan (health provider) agar sungguh-sungguh menerapkan standar prosedur operasional pelayanan kesehatan. Kepada masyarakat sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai penerima pelayanan kesehatan (health receiver). Kemudian, Pihak pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk lebih mendalam mengkaji permasalahan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan.

Oleh
Tri Aktariyani
Triakta07@gmail.com

 

KASUS POSISI
Seorang pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan di RS Advent Bandar Lampung dikabarkan dipulangkan oleh pihak rumah sakit, setelah dilakukan tindakan operasi Tumor Payudara. Pasien sebelumnya sempat bermalam di RS Advent sebelum keesokan harinya dioperasi oleh Dokter Bedah. Operasi berlangsung lancar, tetapi belum hilang nyeri pasien diminta pulang oleh pihak rumah sakit. Sebelumnya perawat RS Advent telah melakukan tensi dan menyuntikan obat anti nyeri kepada pasien. Keluarga pasien enggan membawa pulang karena melihat kondisi pasien yang masih butuh pengobatan. Namun, pihak rumah sakit tetap memulangkan. Terpaksa pasien pulang, dan akhirnya tak berapa lama kemudian pasien dilarikan ke RS Uripsumoharjo tak jauh dari RS Advent untuk mendapatkan pelayanan kesehatan segera, pasien dilarikan ke UGD. Menurut informasi pihak rumah sakit yang memberikan keterangan bahwa pasien dalam keadaan yang bisa dipulangkan, sebab pasien termasuk dalam pasien prosedur one day care surgery atau disebut juga pelayanan bedah sehari.
Sumber: http://duajurai.co/2018/01/19/dipulangkan-rs-advent-hertia-pasien-tumor-payudara-dirawat-di-rs-urip-sumoharjo/

Memulangkan pasien usai operasi, dalam keadaan masih membutuhkan perawatan, bagaimanakah akibat hukumnya?

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Peristiwa di atas menambah catatan buruk pelayanan kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, baik pemerintah dan seluruh stakeholder bidang kesehatan terus berupaya mewujudkan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Kini dengan dibentuknya BPJS Kesehatan selaku marwah dari UUD 1945 yang mengamanahkan adanya jaminan sosial bagi rakyat, menunjukkan keseriusan negara akan tanggung jawab terhadap nasib sosial rakyatnya.

BPJS dibentuk tahun 2011, namun BPJS Kesehatan resmi beroperasi menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Banyak lika-liku permasalahan yang ditemukan di lapangan. Memang, konsep asuransi sosial yang sedang coba diimplementasikan pada bangsa ini, riwayatnya di negara maju sampai kini pun belum mampu optimal. Artinya tidak mudah merealisasikan asuransi sosial pada sebuah negara, terlebih Indonesia dengan jumlah pendudukan sebanyak 250 juta dan letak geografisnya yang berbeda-beda, tentunya hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah, BPJS Kesehatan dan stakeholder pemerhati jaminan sosial.

BPJS Kesehatan yang telah beroperasi selama 3 tahun selalu mengalami defisit pendanaan pelayanan kesehatan setiap tahunnya. Defisit bertambah dibarengi dengan peserta bertambah, kini jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai kurang lebih 175 juta jiwa. Defisit pada BPJS kesehatan konon sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi jantung hidupnya program JKN yang sudah dirancang.

Defisit pembiayaan JKN disinyalir penyebab utamanya ialah moral hazard dari semua pelaku JKN baik peserta, BPJS Kesehatan, Pemerintah, Tenaga Kesehatan dan Pihak Rumah Sakit. Apakah akibat hukum yang berpotensi timbul, apabila pelayanan kesehatan yang diberikan dengan sistem subsitusi biaya. Berdasarkan berita yang dimuat koran ruajurai.com di atas, mari kita coba uraikan benang permasalahannya.

Menurut Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan menerangkan bahwa Pelayanan IGD, pelayanan rawat sehari maupun pelayanan bedah sehari (One Day Care/Surgery) termasuk rawat jalan. Satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pertemuan konsultasi antara pasien dan dokter serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan obat yang diberikan pada hari pelayanan yang sama.

Pasien yang telah selesai dilakukan tindakan operasi dengan One Day Care/Surgery akan dipindahkan ke ruang pemulihan tahap 1 selama 1 atau 2 jam. Setelah pasien siuman dapat dipindahkan ke ruang perawatan yang tentunya tergantung dari kondisi pasien itu sendiri, jika pasien dalam keadaan baik maka akan dipindahkan ke bangsal perawatan biasa, apabila pasien perlu mendapatkan perawatan intensive maka akan di relokasi ke ICU. (Dewi Feri, http:// manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/ 07/Kamar-Operasi_handout.pdf ).

Didugan pihak rumah sakit memulangkan pasien karena petikan ketentuan dalam klaim BPJS Kesehatan yang menetapkan One day care/surgery sebagai rawat jalan. Namun, pihak rumah sakit sebaiknya tidak melupakan jati dirinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan peseorangan secara paripurna. Kepulangan pasien dari rumah sakit dengan keadaan yang masih membutuhkan pengobatan akan menimbulkan permasalahan yang baru bukan hanya tentang pembiayaan pelayanan kesehatan, namun juga tuntutan hukum atas keselamatan jiwa yang akan dilayangkan pasien kepada pihak rumah sakit. Kemudian bukan hanya itu, tenaga kesehatan bisa ikut terjerat sanksi hukum, ketika tidak berhati-hati dan tidak sesuai standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu hubungannya sangat erat dengan keselamatan jiwa seseorang, ada hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan.

Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam praktik pelayanan kesehatan (UU Kesehatan) dan pihak rumah sakit sendiri memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan pelayanan kesehatan manusiawi, bermutu, aman dan non diskriminasi serta kewajiban menerapkan standar keselamatan pasien (Patient safety).

Pada kegiatan pelayanan kesehatan terdapat tiga hubungan hukum, yaitu
Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan
Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan rumah sakit
Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien
Hak dan kewajiban para pihak dalam ketiga hubungan tersebut dapat diketahui melalui ;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN

Dipulangkannya pasien dalam keadaan masih membutuhkan pengobatan adalah bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan bukan alasan pembenar untuk mengenyampingkan hak pasien dan kewajiban pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan izin praktek dituntut mampu professional dalam memberikan pengobatan lewat pengamalan ilmunya demi kemanusiaan.
Atas kasus di atas diharapkan pihak rumah sakit selaku fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan (health provider) agar sungguh-sungguh menerapkan standar prosedur operasional pelayanan kesehatan. Kepada masyarakat sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai penerima pelayanan kesehatan (health receiver).

Kemudian, Pihak pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk lebih mendalam mengkaji permasalahan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here