Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ini argumen hukum Tjahjo terkait usulannya itu.

Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan lengser 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.  “UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Tjahjo saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (25/1/2018).

 

Menanggapai hal diatas, saya akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut

  1. Pemerintah diharapkan jangan hanya mengecek pada 1 (satu) UU saja melainkan harus mengecek secara keseluruhan pada sistem peraturan perundangan-undangan agar bisa dilihat apakah ada aturan yang terkait.
  1. Diantaranya pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Serta dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
  1. Kemudian Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, saya menyatakan

  1. Mengingatkan kepada Pemerintah untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya ketertiban dan menghilangkan kegaduhan.
  1. Mengingakan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri).
  2. Jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungajwaban dihadapan Allah SWT kelak. Takutlah kepada-Nya, yang memiliki siksa neraka yang amat mengerikan.
  3. Menyeru kepada Sarjana Hukum Muslim di seluruh Indonesia, untuk senantiasa mengawal Pemerintah agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewengan dari oknum-oknum yang berpotensi akan menyalahgunakan.

 

Jakarta, 29 Januari 2018

Chandra Purna Irawan.,M.H.

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here