Redaksi mendapatkan pernyataan resmi dari Chandra Purna Irawan.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI) terkait Polri menjadi Plt Gubernur. Berikut t

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali mengeluarkan Pernyataan bernada instruksi itu terekam dalam sebuah video sebuah portal berita media nasional berdurasi 2 menit 9 detik. Video ini viral dan menyebar di segala lini media sosial. Dengan nada tegas dan heroik Jenderal Pol Tito menginstruksikan kepada jajarannya di seluruh daerah untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah. *“… Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya…”* (http://nusantaranews.co/kapolri-ucapkan-retorika-pecah-belah-dan-pilih-kasih/).

Menanggapi pernyataan diatas, berikut tanggapan hukum dari saya;
1. Berdasarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan penyiapan sarana dan prasarana, program aksi, dan pembentukan peraturan perudang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi, dan etika pemerintahan. Selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa yang diantaranya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan yang pada intinya menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.

2. Instrumen hukum yang bersinggungan dengan etika diundangkan hingga saat ini UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian UU EPN ini diperlukan sebagai kontrol bagi para pejabat penyelenggara negara.

3. Berdasarkan ketentuan diatas sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menjaga etika dalam berbicara agar tidak berpotensi memecah belah elemen bangsa.

4. Menyeru kepada Kapolri untuk mengedepankan bahasa hukum dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan kepada publik. Pernyataan tersebut sangat tidak layak keluar dari petinggi penyelenggara negara dan sangat menyakitkan hati umat Islam bahwa elemen umat Islam di luar NU dan Muhammadiyah dianggap akan merontokan NKRI.

5. Pihak-pihak yang merasa dirugikan nama lembaga ormasnya bisa melaporkan Kapolri atas delik aduan pencemaran nama baik merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Demikian pernyataan saya

Jakarta, 30 Januari 2018

Chandra Purna Irawan.,M.H.
*Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here