HTI LAYAK MENANG

Gugatan Di pengadilan Tata Usaha Negara hakekatnya adalah sengketa administrasi. Pengadilan, akan memeriksa dan memutus ihwal dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat kongkrit, individual dan final.

Sengketa administrasi antara HTI vs Pemerintah cq. Kementrian Hukum dan HAM terjadi akibat dikeluarkannya Objek KTUN yang mencabut status BHP HTI. Pemerintah menerbitkan SK secara sepihak pada 19 Juli 2017 yang mencabut keabsahan SK BHP HTI yang telah diperoleh HTI sejak tahun 2014.

Idealnya, siapa yang menggugat dia yang membuktikan. Tetapi sejak terbit Perppu Ormas, pemerintah dapat secara sepihak menuduh dan menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, bahkan hingga mencabut status badan hukum Ormas tanpa melalui pengadilan. Dalam konteks itulah, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja melakukan uji pada bukti HTI selaku HTI tetapi juga memeriksa bukti-bukti Pemerintah yang mengeluarkan objek KTUN yang dipersengketakan.

Pembuktian yang dilakukan adalah untuk menguji apakah KTUN yang diterbitkan penerintah telah memenuhi asas asas umum pemerintahan yang baik. Tiga aspek yang dapat digunakan untuk mengujinya, yakni : aspek Kewenanngan, aspek Prosedur dan aspek Substansi.

Tulisan dalam buku ini akan mengurai lebih jauh tentang kekeliruan Pemerintah baik secara prosedur maupun substansi dalam menerbitkan KTUN objek sengketa. Karena pemerintah tidak memiliki argumen hukum dalam menerbitkan KTUN objek sengketa, maka HTI layak memenangkan perkara.

Penerintah tidak sanggup mengajukan satu bukti yang dapat membenarkan dasar mengeluarkan KTUN objek sengketa. Baik merujuk pada KTUN objek sengketa serta Konsideran surat rujukan dari Kemenpolhukam, Pemerintah tidak menyebut satupun kesalahan HTI sehingga layak dicabut status BHP nya.

Adapun diskursus mengenai Khilafah sebagai ajaran Islam serta konsepsi dakwah yang diemban HTI, meskipun di hadirkan dalam forum persidangan tidaklah relevan jika dijadikan dasar substansi pencabutan status BHP HTI. Sebab, Khilafah adalah ajaran Islam sementara dakwah adalah kewajiban agama Islam yang telah diketahui secara pasti.

Karenanya baik secara prosedur maupun substansi, tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar pencabutan status BHP HTI. Uraian tulisan dalam buku ini, semakin meneguhkan pandangan bahwa HTI layak menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

DAFTAR ISI
Kata Pengantar Penerbit
Kata Pengantar Penulis : HTI LAYAK MENANG

Muqadimah: REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL-11
 Bab 1 : Aspek Hukum Administrasi – 19

  1. KTUN Objek Sengketa Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Apa Bentuk pelanggaran HTI.
  2. Pemerintah Tidak Taat Prosedur Jika HTI Dianggap Melanggar Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  3. Pemerintah Tidak Menyebut Secara Tegas Dan Jelas Apa Yang Dimaksud Pemerintah Jika HTI Dianggap Melangar 59 Ayat 4 Huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  4. Khilafah Adalah Ajaran Islam, Tidak Mungkin Ajaran Islam Bertentangan Dengan Pancasila Dan Uud 1945. Keliru Besar Bila Khilafah Diangap Ajaran Atau Paham Yang Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat 4 Huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Disahkan Menjadi Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sebagai Undang Undang Tentang Perubahan Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  5. Membuat Tafsir Khilafah Hendak Mengganti Pancasila Dan Uud 1945, Ini Bertentang Dengan Norma.
  6. Bukti Pemerintah Tidak Relevan Dan Tidak Berdasar
  7. Berserikat Adalah Hak Asasi, Sementara Pendaftaran di Kemenkumham Adalah Proses Untuk Mendapat Pengesahan Status Badan Hukum, Bukan Pengesahan Organisasi.

 

Bab II : Terkait Khilafah – 50

  1. Khilafah Adalah Ajaran Islam
  2. Kesatuan Khilafah ; Khilafah Hanya 1 (Satu), Dilarang Lebih Dari 1 (Satu).
  3. Haramkah Khilafah Di Indonesia?
  4. Khilafah Dan Pancasila
  5. Khilafah Tidak Mengancam Indonesia
  6. Khilafah Dan Nusantara (Jasa Khilafah Terhadap Indonesia)
  7. Khilafah Ala Hti
  8. Khilafah Dan Terorisme
  9. Khilafah Memberikan Kebaikan
  10. Kitab Muqadimah Dustur Adalah Karya Intelektual

 

Bab III : Terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)-87

  1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Adalah Kelompok Dakwah
  2. Peran HTI Membangun Bangsa Dan Negara
  3. Kegiatan HTI Legal Dan Mendapat Penghargaan
  4. Kegiatan HTI Tanpa Kekerasan
  5. HTI Tidak Pernah Terlibat Terorisme
  6. HTI Bukan Kelompok Takfiri (Meng-Kafirkan Sesama Muslim).
  7. HTI Tidak Pernah Berurusan Dengan Hukum Atau Melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
  8. HTI Bukan Kelompok Sesat
  9. Ormas-Ormas Islam Menolak Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI.

KLIK >>DOWNLOAD BUKU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here