sumberhukum.com — JAKARTA. Ahad, 19 Agustus 2018, LBH Pelita Umat menggelar acara ILF (Islamic Lawyers Forum) dengan tajuk “Eksploitasi Hukum dan Politisasi Islam di Tahun Politik, Sebuah Ancaman?“.

Hadir Pembicara dari tokoh-tokoh nasional dan ulama, yaitu Dr.Eggi Sudjana.,SH.,MH. (Advokat Senior), Azam Khan.,SH. (Advokat, aktivis pergerakan), Ustdz Novel Bamukmin.,SH. (Jubir PA212), KH. Ilyasa HI Wijaya (PP Al Mukhlisin Mojokerto) dan Chandra Purna Irawan.,SH.,MH. (Sekjen LBH Pelita Umat).

Didalam ILF, Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa ” eksploitasi hukum Adalah politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang terhadap subjek tertentu, dalam hal ini hukum. Bentuk eksploitasi hukum yaitu meraih, mempertahankan kekuasaan atau memukul lawan politik dengan menggunakan instrument hukum”.

Lebih lanjut, Chandra Purna Irawan memberikan contoh “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 itu tentang permintaan izin gubernur dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Diduga PP ini muncul ini untuk menutup pihak-pihak lain yang dikhawatirkan akan maju”.

“Kemudian kemunculan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adanya dugaan ‘politik balas dendam’ setelah kekalahan dalam Pilkada DKI Jakarta. Maka ormas dan tokoh Islam yang terlibat dalam aksi seri kolosal berjilid-jilid yang berujung kekalahan dan penahanan kepada Ahok. Misalnya ormas Islam HTI dibubarkan”, tegas Chandra.

Diakhir penyampaiannya Chandra menekankan ” Kondisi ini saya menyebutnya sebagai bentuk diktator konstitusional yaitu hukum dijadikan sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here