Oleh : Chandra Purna Irawan,SH.,MH.
(Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

1. Saya turut berduka atas meninggalnya saudara kita yang diduga ditembak oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua sebanyak 31 orang.

2. Saya menilai tidak tepat jika disebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), penyebutan ini bentuk ketidak beranian negara menindak dengan tindakan yang lebih seperti pernah dilakukan terhadap GAM (Gerakan Acheh Merdeka). Saya menduga bahwa hal ini karena banyak negara asing yang turut serta memantau situasi di Irianjaya atau Papua.

3. Penyebutan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) tidak lah tepat, karena yang nama kelompok kriminal tujuannya tak jauh dari motif ekonomi, pengakuan eksistensi diri dan sosial. Tindakan nya murni berupa perbuatan kriminal atau kejahatan. Sementara yang terjadi di Papua lebih tepat disebut OPM (Operasi Papua Merdeka) atau Gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dipandang sudut hukum pidana adalah Makar.

4. Dalam konteks gerakan separatis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)”

5. Pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaualatan atas daerah negara. Dimana kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, (1) Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. (2) Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.

6. Terkait sebanyak 31 pekerja meninggal dunia karena ditembak atau dieksekusi terjadi karena diduga para pekerja tersebut melihat dan memphoto upacara peringatan gerakan Papua Merdeka. Jadi jelas bahwa mereka bukan KKB tetapi separatis atau pemberontak.

7. Atas kejadian tersebut siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja mereka OPM, tetapi Pemerintah pun patut bertanggungjawab karena menganggap mereka hanya pelaku kriminal bukan gerakan separatis.

Wallahu alam bishawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here