Oleh; *Chandra Purna Irawan,.S.H.,M.H.* (Ketua Eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT)

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) menyatakan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan James Robert Moffet yang saat itu (2015) menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoran.

“Pak Moffet sodorkan draft, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet ‘this is not the way i do business, kalau saya ikuti draft-mu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi’. Saya tidak lakukan itu, ‘you tell me what we have been discussed with president’, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik’,” kata Sudirman seraya menirukan perkataannya kepada Moffett.

Kemudian setelah pertemuan dengan Moffett, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draft tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

Apabila pernyataan Sudirman Said benar sebagaimana yang saya kutip dari https://m.detik.com/finance/energi/d-4437995/sudirman-said-ribut-freeport-papa-minta-saham-hingga-kritik-jokowi

Dan apabila dari kebijakan yang telah diambil terkait pernyataan di atas ada dugaan pelanggaran hukum dan dugaan merugikan kepentingan negara baik dari keuangan dan kedaulatan dalam bidang tambang. Siapa yang patut bertanggung jawab terkait hal tersebut?.

Berkaitan hal tersebut diatas, saya berpendapat bahwa yang patut bertanggung jawab adalah yang memberikan perintah dan yang diperintah tidak patut bertanggung jawab dengan syarat yang diperintah apabila mengetahui bahwa maksud perintah tersebut adalah ada dugaan pelanggaran hukum dan dugaan merugikan kepentingan negara baik dari keuangan dan kedaulatan dalam bidang tambang. Maka yang diperintah wajib memberikan nasehat, tanggapan dan masukan kepada yang memberi perintah.

Apabila mengetahui bahwa ada dugaan pelanggaran hukum dan dugaan merugikan kepentingan negara baik dari keuangan dan kedaulatan dalam bidang tambang. Sementara yang diperintah tidak memberikan nasehat, masukan dan tanggapan kepada yang diperintah maka yang diperintah turut serta bertanggung jawab. Kecuali yang diperintah tidak mengetahui sedikit pun adanya dugaan tersebut.

Didalam hukum pidana bahwa apabila melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana.

Alasan penghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembenar _(rechtvaardigingsgrond)_ dan alasan pemaaf _(schulduitsluitingsgrond)_.‘Melaksanakan perintah jabatan’ termasuk bagian dari alasan pembenar.

‘perintah jabatan’ _(ambtelijk bevel)_ diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Perintah jabatan atau _ambtelijk bevel_ dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

Wallahualam bishawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here