Oleh; Chandra Purna Irawan,.S.H.,M.H. *(Praktisi Hukum dan Konsultan Hukum Bisnis)*

Pengalaman saya menangani beberapa perseroan terbatas (PT) Privat, masih banyak yang tidak memahami bahwa sesungguhnya ketika mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sudah seharusnya menjalankan perusahaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sebaliknya banyak yang menjalankan perusahaan layaknya “layaknya raja” maksudnya adalah apapun yang disampaikan pendiri sekaligus direksi adalah peraturan bagi perusahaan dan karyawan tersebut.

Apabila pendiri perusahaan dan direksi memahami bahwa hukum sedang ‘mengintai’ dirinya yaitu Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan jika Perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Tidak hanya dia bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja, tetapi dia bertanggung juga secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan

Namun demikian, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:

(1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

(2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

(3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

(4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk membuktikan bahwa direksi melakukan pekerjaan dengan itikad baik dan hati-hati, maka perlu defenisi yang kongkrit dan defenitif terkait hal tersebut. Maka oleh karena itu perlu perusahaan membuat peraturan (regeling) dan keputusan/ketetapan (beschikking) dan tetapan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan itikad baik.

Wallahualam bishawab

Follow: IG/FB/TELEGRAM @ChandraPurnaIrawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here