Oleh,
Chandra Purna Irawan,SH.,MH
(Sekertaris Jenderal LBH PELITA UMAT)

“M E N G A D I L I : menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi….”

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi organisasi dakwah Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait hal tersebut saya akan memberikan pendapat hukum,

Bahwa bunyi amar Putusan Hakim Agung dalam putusan kasasi memiliki arti bahwa putusan hakim pengadilan tinggi dikuatkan hakim agung, sehingga yang ditolak ialah permohonan kasasi .

Dalam putusan PT TUN, majelis hakim menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT.

Artinya hanya membenarkan pencabutan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan yang menyatakan membubarkan HTI atau menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam yaitu Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

SESUAI PROSEDUR?

Apabila banding ditolak di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Kasasi ditolak di Mahkamah Agung (MA RI) artinya pencabutan status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud “sesuai prosedur” yaitu berdasarkan Perppu 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Massa. Sementara Perppu 2/2017 merupakan tampak mewujudkan Pemerintah yang diktator konstitusional, karena telah mencabut kewenangan pengadilan dalam pencabutan badan hukum ormas dan tidak memberikan ruang kepada ormas yang dituduh untuk melakukan pembelaan.

DICABUT = DIBUBARKAN ?

Memang betul didalam Perppu 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017 menyatakan didalam pasal 80A “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdaiarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Saya tidak sependapat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa HTI dibubarkan berdasarkan pendapat hukum sebagai berikut

Pertama, Pasal 80A Perppu 2/2017 bertentangan dengan pasal 10 UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas yang menyebutkan bahwa Ormas dapat berbadan hukum dan dapat pula tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat memilih opsi badan hukum perkumpulan atau badan hukum yayasan. Sedangkan Ormas tak berbadan hukum bisa mengambil opsi sebagai Ormas terdaftar atau tidak terdaftar. Artinya jika status BHP HTI dicabut, maka opsi Ormas berbadan hukum dan keseluruhan hak yang melekat saja yang tidak dimiliki HTI. Sedangkan eksistensi HTI tetap ada sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum. Jika saja HTI tidak mengajukan gugatan hukum dan cukup menyatakan sebagai Ormas biasa (tidak berbadan hukum), maka hal itu sudah cukup sebagai dasar legalitas Ormas berdasarkan UU Ormas.

Perlu diketahui, Perppu No. 2/2017 hanya mengubah pasal yang berkaitan dengan prosedur pencabutan badan hukum ormas, norma kewajiban dan larangan, serta pemberian sanksi bagi Ormas. Perppu No. 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16/2017, tidak menghapus atau mengubah ketentuan pasal 10 UU No. 17/2013, yang mengatur tentang bentuk ormas yang dapat berbadan hukum dan dapat juga tidak berbadan hukum.

Kedua, berserikat itu hak asasi manusia yang ada sejak lahir artinya hak tersebut tetap ada meskipun tidak ada negara. Oleh karena itu berserikat tidak perlu dan tidak wajib izin, tugas negara adalah mencatat. Izin itu diperlukan dari sesuatu yang dinyatakan dilarang, dengan adanya izin menjadi boleh. Berserikat, berkumpul merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dibubarkan atau dicabut haknya oleh siapapun kecuali oleh putusan hakim pengadilan negeri, bukan pengadilan administratif (P TUN).

Proses pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham adalah proses administratif untuk mendapatkan pengakuan badan hukum (BH) maka berdasarkan Undang-Undang setiap SK Kemenkumham terkait pengesahan hanya mengesahkan status badan hukum dan bukan mengesahkan organisasinya karena berserikat adalah hak konstitusional yang tidak perlu izin kepada siapapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) ) UU No. 17 Tahun 2013.

Ketiga, didalam hukum administrasi negara keputusuan (bechsiking) bersifat konkrit artinya objek putusan harus definitive, konkrit dan tidak abstrak. Terkait Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 bahwa objek putusannya adalah mencabut status pengesahan pendirian badan hukum (BH) dan bukan Pembubaran apalagi menjadikan ormas terlarang. Sebagaimana diktum keputusannya “MEMUTUSKAN :- Menetapkan : PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tanggal 02 Juli trahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

HTI BUKAN ORMAS TERLARANG
Bahwa tidak ada satupun keputusan, Peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang, yakni kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti telah memberontak kepada negara. Melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.

Bahwa HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan. HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Methode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam dan tidak ada satupun yang menyimpang darinya. Tidak ada satupun jiwa yang meninggal karena menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

AJARAN ISLAM, KHILAFAH TIDAK DILARANG

Bahwa ajaran Islam Khilafah juga tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat sebagai satu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi.

Karena itu segenap umat Islam tidak perlu takut untuk terus mendakwahkan syariah dan khilafah sebagai kewajiban Syar’i yang telah Allah SWT tetapkan. Meskipun, saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang mendengki terhadap Islam terus melakukan propaganda jahat terhadap syariat dan khilafah termasuk terhadap organisasi dakwah Islam HTI yang konsisten mendakwahkannya. [].

Catatan: Tulisan ini telah dipublikasikan di majalah Nasional Media Umat edisi 1-14 Maret 2019.

Follow : IG/FB/TELEGRAM @ChandraPurnaIrawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here