Oleh, Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Brunei agar tak menerapkan hukum untuk merajam hingga mati warga lesbi, gay, biseksual, dan transgender. “Saya meminta pemerintah menghentikan kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi satu kemunduran bagi perlindungan hak asasi terhadap rakyat Brunei jika diterapkan,” ujar Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, sebagaimana dikutip AFP, Senin (1/4).

Menanggapi hal tersebut diatas, saya akan menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

Pertama, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan negara (sovereignty), hak menentukan nasib sendiri (self determination), integritas teritorial (territorial integrity) dan kemerdekaan politik (political independence). Setiap negara di dunia termasuk lembaga internasional wajib menghormati hal tersebut, dilarang untuk melakukan intervensi.

Kedua, Dalam hukum internasional tidak ada norma yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati dalam sebuah negara bertentangan dengan hukum internasional dan HAM, hukum internasional mengakui dan menghormati penerapan pidana mati dalam sebuah negara.

Ketiga, Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), secara tegas dinyatakan hak dan kebebasan setiap individu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU atau hukum positif sebuah negara.

Pasal 29 ayat (2) deklarasi Universal HAM menyatakan; (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan – kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan – kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Keempat, memberikan dukungan kepada negara Brunei Darussalam untuk tetap menjaga kedaulatan hukum di negara nya. Saya menyeru agar Dewan HAM PBB sebagai organisasi internasional tidak memaksa Brunei Darussalam untuk mengubah aturan hukum secara langsung. Sepatutnya mengedepankan prinsip non-intervention adalah hal yang utama dalam hukum internasional dan hubungan antar negara.

Wallahu alam bishawab

IG @chandrapurnairawan
Twitter @chandra_idea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here