Oleh, *Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.* (Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

Pada waktu kampanye Akbar Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, tgl 7 April 2019 di Gelora Bung Karno dikabarkan terdapat banyak bendera ormas.

Berkenaan hal tersebut diatas, saya akan menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

Pertama, Memang betul ada larangan berdasarkan Pasal 45 (1) PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, _”Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.”_ .

Tetapi didalam PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak ada norma berupa sanksi yan melanggar pasal 45 ayat (1) tersebut. Sanksi yang diatur di bab khusus dengan judul “Sanksi” atau dapat pula dengan judul “Ketentuan Pidana”.

Olehkarena itu saya berpendapat bahwa larangan sebagaimana pasal 45 ayat (1) hanya bersifat seruan atau himbauan dan bukan larangan yang memiliki implikasi hukum baik administratif atau Pidana. Sehingga membawa dan mengibarkan bendera ormas pada kampanye masih dapat memungkinkan.

Kedua, penyelenggara dan pengawas pemilu dilarang memberikan sanksi apapun kepada petugas, peserta pemilu dan masyarakat yang mengibarkan bendera ormas pada saat kampanye. Pemberian sanksi bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, artinya akan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jenis sanksi tidak diatur didalam PKPU No.23 tahun 2018 maupun Peraturan perundang-undangan yang lain yang masih terkait dengan peraturan tersebut.

Wallahualam bishwab.

IG @chandrapurnairawan
Twitter @chandra_idea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here