konferensi nasional advokat muslim

Miko Kamal
_Legal Governance Specialist, Pengajar di Univ. Bung Hatta, Ketua Alumni Fakultas Hukum Bung Hatta_

Sehubungan dengan perdebatan apakah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk BUMN terkait dengan salah satu poin posita Permohonan tim hukum Prabowo – Sandi, berikut ini adalah tanggapan saya:

1. Perdebatan tersebut dapat dianalisis dari perspektif konsep Ultimate Owners atau Ultimate Principals yang selanjutnya disingkat UO;

2. UO adalah konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik yang sebenarnya sebuah BUMN atau perusahaan negara. Pemilik sebenarnya dari BUMN adalah masyarakat. Pemerintah hanyalah Acting Owner/Principal BUMN (disingkat AO);

3. Terminologi UO dan AO pertama kali saya perkenalkan dalam disertasi doktoral saya yang berjudul _’The Role of Board of Commisioners in Creating Good Corporate Governance of Indonesia’s State-owned Enterprises’._ Disertasi saya tuntas pada tahun 2011 di Macquarie Univ. Sydney;

4. Terminologi UO dan AO kemudian juga saya sampaikan ketika menjadi ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan di Mahkamah Konstusi pada tahun 2013 dalam perkara Perkara 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Intinya, saya menjelaskan bahwa posisi rakyat sebagai UO karena seluruh atau sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

5. Bagaimana menjelaskan maksud Pasal 227 huruf p UU No. 7/2017 (UU Pemilu) dari sudut konsep UO? Makna dari terminologi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dlm Pasal tersebut harus dipahami sebagai perusahaan-perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang diberi label langsung BUMN atau BUMD;

6. Karena itu, dari perspektif UO, terminologi badan usaha milik negara tidak terbatas hanya 115 perusahaan yang masuk dalam daftar BUMN seperti yg ada dalam link http://bumn.go.id/halaman/situs/. Tapi, semua perusahaan yang semua dan sebagian besar modalnya berasal dari negara;

7. Apakah anak perusahaan BUMN termasuk dalam cakupan Pasal 227 p UU Pemilu? Dari perspektif UO iya, sebab sebagian besar saham anak perusahaan BUMN dimiliki masyarakat yang secara formal diwakili oleh BUMN;

8. Apakah, calon Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin harus tunduk pada Psl 227 p huruf UU Pemilu? Iya, sebab sebagian besar saham dan/atau modal Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah dimiliki oleh BUMN, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia;

9. Dengan demikian, calon Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Demikian pernyataan sikap ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat.

Padang, 13 Juni 2019

Miko Kamal, SH., LL. M., PhD

Nomor yang bisa dihubungi: 081266089677

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here