PERATURAN ATAU KEBIJAKAN BERUPA KEHARUSAN MEMBUKA WAJAH (CADAR) DI DUNIA PENDIDIKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELAKUNYA DAPAT DIJERAT TINDAK PIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA

OLEH:
DEDEN KOSWARA, S.H.,M.H.
DR.MISPANSYAH, S.H.,M.H.
(PENGURUS KOMUNITAS SARJANA HUKUM MUSLIM INDONESIA DAERAH KAL-SEL)

Beberapa waktu lalu dunia pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia diramaikan adanya peraturan yang mengharuskan wajah terbuka yang didasarkan pada Keputusan Dirjen Pendis. No.102 Tahun 2019 yang mengatur tentang Standar keagamaan PTKI. Beberapa Perguruan tinggi mengaplikasikan peraturan tersebut, dengan membuat keputusan/pengumuman atau berupa kebijakan dimasing-masing Perguruan Tinggi.

Berdasarkan itu kami Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia Daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan pendapat hukum sebagai berikut:
1. Keputusan Dirjen Pendis Melanggar Konstitusi
Secara konstitusional kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 29145 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu, termasuk dalam hal ini adalah mengekspresikan aktivitas atau amal yang menjadi bagian dari peribadatan menurut keyakinan agamanya. Untuk itu negara wajib menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama serta beribadat menurut agamanya itu, sebagaimana ditegaskan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan beragama serta beribadat menurut agamanya itu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk itu negara wajib menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (lihat Pasal 22 ayat (2) UU HAM).

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (selanjutnya disebut DUHAM), kebebasan beragama diatur dalam Pasal 18, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap orang yang beraktivitas menjalankan apa-apa yang terdapat dalam aturan agama dan keyakinannya merupakan aktivitas yang dilindungi oleh konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kesemua unsur itu merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dalam pasal 18 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Tidak seorangpun dibenarkan untuk melakukan pembatasan dan pelarangan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya termasuk hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights, yakni hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan tentang non-derogable rights juga ditegaskan dalam Pasal 4 HAM yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dan yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” menurut Pasal 4
Penjelasan UU HAM adalah termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.
Dengan demikian, kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk melaksanakan aktivitas keagamaan dan peribadatan agamanya tersebut.

Namun demikian dalam menjalankan hak asasi manusianya, seseorang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya kebebasannya dalam menjalankan hak asasi manusia tersebut mendapat pembatasan dari hak asasi manusia orang lain, dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

Selain pembatasan dari kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain, hak asasi manusia sesorang juga dapat dibatasi oleh negara melalui aturan hukum undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang menetapkan bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Adanya pembatasan ini semata-mata untuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertinban umum dalam suatru masyarakat demokratis. Namun pembatasan hak asasi manusia tersebut hanya dapat dibatasi dengan sebuah Undang-Undang, bukan aturan lainnya, sebagaimana ditegaskan Pasal 28J UUD 1945 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan juga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 UU HAM bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, hak dan kebebasan dalam beragama dan beribadat sebagaimana diatur dalam DUHAM tidak diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan. Kebebasan untuk beragama dan beribadat tersebut dapat dibatasi sepanjang kebebasan tersebut dapat mengganggu kebebasan orang lain dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Namun pembatasan kebebasan tersebut hanya boleh diatur dengan sebuah Undang-Undang, bukan peraturan lainnya, apalagi hanya dalam bentuk keputusan atau kebijakan atau berupa pengumuman.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Dirjen Pendis. No.102 Tahun 2019 yang mengatur tentang Standar keagamaan PTKI bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM, oleh karena itu keputusan tersebut harus dicabut, apabila tidak dicabut, sesungguhnya keputusan tersebut tidak mengikat dan harus diabaikan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia.

2. Menutup Wajah dalam bentuk cadar adalah bagian dari ajaran Islam
Mengenai hukum menggunakan cadar itu apakah wajib, sunnah, atau mubah, para ulama memang terjadi perbendaan pendapat. Berikut ini kami mencoba menjabarkan pendapat yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan.

Pertama, mereka yang tidak mewajibkan yaitu berdasarkan Firman Allah dalam surah An-Nur/24:31 yang artinya :” Dan Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa Nampak) dari mereka”. Tentang perhiasan biasa Nampak ini, Ibnu Abas berkata “wajah dan telapak tangan”.(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Isma’il Al Qadhi, dishahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam Jilbab Al Mar’atil Muslimah, hlm 59-60. Pernerbit Al Maktabah AL Islamiyyah Cet.1).

Dalil lainnya, Firman Allah dalam surah An-Nur/24:31 yang artinya : “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka”. Pertakataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar. (Riwayat dishahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam Jilbab Al Mar’atil Muslimah, hlm 59-60. Pernerbit Al Maktabah AL Islamiyyah Cet.1).

Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Allah Ta’ala memerintahkan para wanta menutupkan khimar (kerudung) pada belahan-belahan baju (dada dan lehernya), maka ini merupakan nash menutup aurat, leher dan dada. Dalam firman Allah ini juga terdapat nash bolehnya membuka wajah, tidak mungkin selain itu”. (Lihat Jilbab Al Mar’atil Muslimah, hal. 72-73). Kemudian Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur/24:30-31) yang artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.
Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang terbuka dan mungkin untuk dilihat, sehingga Allah memerintahkan untuk menahan pandangan dari wanita, dan biasa Nampak itu yaitu wajah dan kedua telapak tangan. (lihat jilbab al Mar’atil Muslimah hlm.76-77). Dalam Surah An-Nur/24:31 Firman Allah SWT yang artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa terlihat).

Dan hendaklah mereka menutup kain keruding ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan). Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. Serta sejumlah hadits yang menunjukkan tentang aurat perempuan yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Kedua, yang berpendapat mewajibkan menutup wajah (cadar). Ditegaskan dalam Firman Allah SWT Surah An-Nur/24:31 yaitu: Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka”. (An Nur/24: 31). Allah Ta’ala memerintahkan kaum mukminat untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan.( Risalah Al-Hijab, hal 7, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, Darul Qasim). Kemudian kelanjutannya surah An-Nur /24:31: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا yang artinya : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka”. (An Nur/24: 31)/ Ibnu Mas’ud berkata tentang perhiasan yang (biasa) nampak dari wanita: “(yaitu) pakaian” (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al Adawi, Jami’ Ahkamin Nisa’ IV/486). Dengan demikian yang boleh nampak dari wanita hanyalah pakaian, karena memang tidak mungkin disembunyikan.

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka. (An Nur/24: 31). Berdasarkan ayat ini wanita wajib menutupi dada dan lehernya. Kalau menutupi dada dan lehernya saja wajibmaka menutup wajah lebih wajib! Karena wajah adalah tempat kecantikan dan godaan. Bagaimana mungkin agama yang bijaksana ini memerintahkan wanita menutupi dada dan lehernya, tetapi membolehkan membuka wajah?.

Masih kelanjutan firman Allah SWT yang artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (An Nur/24: 31). Allah melarang wanita menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang dia sembunyikan, seperti gelang kaki dan sebagainya. Hal ini karena dikhawatirkan laki-laki akan tergoda gara-gara mendengar suara gelang kakinya atau semacamnya.

Maka godaan yang ditimbulkan karena memandang wajah wanita cantik, apalagi yang dirias, lebih besar dari pada sekedar mendengar suara gelang kaki wanita. Sehingga wajah wanita lebih pantas untuk ditutup untuk menghindarkan kemaksiatan.(Risalah Al-Hijab, hal 9, Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, Darul Qasim).

Kemudian firman Allah SWT dalam surah An-Nur/24:60 sebagai berikut yang artinya:
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (An Nur/24: 60). Wanita-wanita tua dan tidak ingin kawin lagi ini diperbolehkan menanggalkan pakaian mereka. Ini bukan berarti mereka kemudian telanjang. Tetapi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, pakaian yang dipakai di atas baju (seperti mukena), yang baju wanita umumnya tidak menutupi wajah dan telapak tangan. Ini berarti wanita-wanita muda dan berkeinginan untuk kawin harus menutupi wajah mereka.( Risalah Al-Hijab, hal 10, Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, Darul Qasim).Perintah mengulurkan jilbab ini meliputi menutup wajah berdasarkan beberapa dalil: (Hirasah Al-Fadhilah, hal 52-56, Syaikh Bakar bin Abu Zaid, Darul ‘Ashimah) juga mewajibkannya.

Masih banyak lagi dalil yang menjelaskan mengenai kewajiban bahwa cadar merupakan wajib. Para Imam Mazhab-pun berbeda dalam memandang kewajiban cadar. Pendapat madzhab Syafi’i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu’tamad madzhab Syafi’i. Pendapat Imam Hambali “Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya” (Dinukil dalam Zaadul Masiir, 6/31). Pendapat Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum memakai cadar adalah mudah (boleh) karena ayat yang berisi perintah memakai tabir adalah dikhususnya kepada isteri-isteri Nabi, jadi hukum khusus buat isteri-isteri Nabi seperti janda (isteri Nabi Muhammad SAW) tidak boleh lagi bersuami atau dinikai oleh laki-laki kaum muslim, ini khusus untuk isteri-isteri Nabi Muhammad SAW.
Berdasarkan penjalasan berbagai pendapat di atas, jelas bahwa perkara Cadar (menutup) wajah adalah perkara fiqih yang memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Maka sebagai ranah fiqih yang memang selalu terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat), maka sebagai kaum muslimin harus saling menghargai dan menghormati pilihan hukum yang digunakan, apakah memilih wajib, sunnah, mubah. Perlu dipahami dengan beraneka ragam pendapat itu, menegaskan bahwa perkara Cadar adalah merupakan Ajaran Islam.

3. Pelaku yang menyuruh membuka penutup wajah (cadar) bagi mereka yang berpemahaman wajibnya menutup wajah dapat dipidana.

Pelaku atau orang yang memerintahkan atau menyuruh membuka penutup wajah berupa cadar, berdasarkan ketidaksenangan atau kebencian disebabkan sesuatu hal, atau pengungkapan perasaan, sikap atau perbuatan yang tidak suka dengan Cadar yang merupakan ajaran Islam, maka pelakunya dapat dijerat Dengan Pasal 156a huruf a KUHP yaitu penodaan terhadap agama.

Tafsir beberapa ahli hukum tentang agama dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah sebagai berikut:
a Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing;
b Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
c Agama itu sendiri yang bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
d Ajaran agama yang bersangkutan;
e Kitab suci;
f Lembaga, perhimpunan, golongan sesuatu agama;
g Tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya.

Jadi mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap cadar yang merupakan bagian dari Ajaran Islam, maka termasuk tindak pidana Penodaan Terhadap Agama Pasal 156a huruf a KUHP. Isi ketentuan Adapun isi rumusan Pasal 156a adalah:” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
Unsur dengan sengaja, unsurnya cukup ungkapan perasaan yang dapat kita lihat, cukup dikehendaki.

Adapun unsur dimuka umum yang dimaksud muka umum adalah cukup perbuatan itu dapat dilihat atau di dengar oleh pihak ketiga, meskipun hanya 1 orang saja atau perbuatannya (diketahui publik) atau tempat itu dapat didatangi orang lain atau diketahui/didengar publik. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur dari pernyataan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia.

Jadi apabil ada oknum yang menyuruh melepas cadar dengan perasaan tidak suka atau ungkapan kemarahan atau perbuatan supaya orang tidak memakai cadar, padahal yang memakai memiliki pemahaman wajib, maka itu termasuk penyalahgunaan, kalau dengan menghina atau mencampakkan cadarnya maka itu masuk penodaan yang dimaksud Pasal 156a huruf a KUHP.

Kesimpulannya:
1. Keputusan Dirjen Pendis. No.102 Tahun 2019 yang mengatur tentang Standar keagamaan PTKI bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM, oleh karena itu keputusan tersebut harus dicabut.

2. Penggunaan Cadar merupakan bagian dari Ajaran Islam

3. Apabila ada oknum yang menyuruh melepas cadar dengan perasaan tidak suka, atau ungkapan kebencian,kemarahan atau perbuatan supaya orang tidak memakai cadar, padahal yang memakai memiliki pemahaman wajib, maka itu termasuk tindak pidana penodaan yang dimaksud Pasal 156a huruf a KUHP.

SHARE
Previous articleAPAKAH REALITAS NEGARA DAPAT BERUBAH?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here