Era Keterbukaan informasi Publik dalam Pengelolaan Negara

Era Keterbukaan informasi Publik dalam Pengelolaan Negara Tanggal 30 April yang lalu adalah hari dimana kita memperingati Keterbukaan informasi Publik, karena pada tanggal tersebut adalah...

PELARANGAN HIJAB/JILBAB DITEMPAT KERJA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Meski hidup dinegeri mayoritas muslim, namun seorang muslim terkadang mengalami diskriminasi dalam menjalankan ibadah. Misal penggunaan hijab/jilbab, hijab/jilbab dalam Islam adalah bagian dari...

PERJUANGAN HUKUM HTI MELAWAN REZIM DIKTATOR KONSTITUSIONAL. (Tanggapan-Tanggapan Hukum Terkait Gugatan HTI Terhadap Pemerintah...

HTI LAYAK MENANG Gugatan Di pengadilan Tata Usaha Negara hakekatnya adalah sengketa administrasi. Pengadilan, akan memeriksa dan memutus ihwal dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata...

Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat)

Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat) Miko Kamal, S.H., LL.M., PhD 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. Rumusan tersebut tertulis jelas di dalam Konstitusi kita, Undang-Undang...

Unjuk Rasa, BUKAN MAKAR!

1| Dalam hukum pidana, tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar...

DIDUGA BKN MENGELUARKAN RILIS YANG BERPOTENSI MENGEKANG HAK-HAK ASN YANG TELAH DIJAMIN KONSTITUSI

Diduga BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengeluarkan Siaran Pers yang berpotensi MENGEKANG HAK-HAK ASN/PNS YANG TELAH DIJAMIN OLEH KONSTITUSI. Oleh; Chandra Purna Irawan.,SH.,MH. Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI & Sekjend Koalisi Advokat...

ORMAS DILUAR NU-MUHAMMADIYAH BISA MELAPORKAN PIDATO KAPOLRI ATAS DELIK ADUAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Redaksi mendapatkan pernyataan resmi dari Chandra Purna Irawan.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI) terkait Polri menjadi Plt Gubernur. Berikut t Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali...

Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan...

Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan hukum ! Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam   Pada hari...

PERPPU, “KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL”.

PERPPU, “KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL”. Oleh, Chandra Purna Irawan,MH.* Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang atau disingkat Perppu secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal ihwal...

PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Tidak Sesuai KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

*PERPPU NO.2 TAHUN 2017* *Tidak Sesuai Dengan* *KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN.*   1]. Saya berharap kedepan bisa satu meja dengan penyusun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, diskusi...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest news