TERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBUBARAN ORMAS

TERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBUBARAN ORMAS (Tanggapan terhadap tulisan Prof.Moh Mahfud Md “Jangan Kacaukan Asas Hukum” yang dimuat di media cetak Kompas, 11-11-2017.) Mohon...

DUGAAN KRIMINALISASI SIMBOL-SIMBOL ISLAM DALAM SIMULASI ANTITEROR

DUGAAN KRIMINALISASI SIMBOL-SIMBOL ISLAM DALAM SIMULASI ANTITEROR Kepolisian Daerah Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menggelar simulasi penanganan aksi terorisme yang diskenariokan terjadi di Bandara...

KEJANGGALAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMBAKAR BENDERA TAUHID

Oleh, Chandra Purna Irawan,SH.,MH. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH PELITA UMAT). “Pembakar bendera HTI ada dua F dan M. Keduanya kena pasal 174 KUHP....

KRITIK RUU P-KS

KRITIK RUU P-KS (RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL) #KajianHukum Edisi #1.Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh; Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H. (Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT) Untuk...

HUKUM ISLAM ; CONSTITUTUM ATAU CONSTITUENDUM ?

Oleh; Chandra Purna Irawan.,SH.,MH. Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI 1. Didalam ilmu Hukum diantaranya dikenal istilah IUS CONSTITUTUM dan IUS CONSTITUENDUM. Ius constitutum adalah hukum yg sdg...

ADA DUGAAN TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH TERDAPAT LOGO PKB OLEH MUHAIMIN ISKANDAR...

Oleh, Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH Pelita Umat). Berdasarkan berita yang saya kutip dari nawacita.co terdapat photo Bendera Merah...

PERBEDAAN NEGARA DAN PEMERINTAH

#YangGajiKamuSiapa #JanganLewatJalanIni Oleh; *Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.* (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT) Siapa yang menggaji Aparatur Sipil Negara atau dikenal istilah PNS? Pemerintah kah...

Masih Banyak BUMN yang Belum Transparan

Miko Kamal Legal Governance Specialist, Dosen Universitas Bung Hatta Padang Tim peneliti Pascasarjana Universitas Bung Hatta menliti tentang indeks transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)....

PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Tidak Sesuai KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

*PERPPU NO.2 TAHUN 2017* *Tidak Sesuai Dengan* *KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN.*   1]. Saya berharap kedepan bisa satu meja dengan penyusun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, diskusi...

Unjuk Rasa, BUKAN MAKAR!

1| Dalam hukum pidana, tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest news