PEMERINTAH DIKTATOR?

Wajar jika rakyat menilai sebagai pemerintah Pemerintah diktator semenjak menerbitkan Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan alasan Pemerintah telah menghilangkan bagian penting dari Negara...

Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat)

Tugas Kita Mempertahankan Negara Hukum (Rechtsstaat) Miko Kamal, S.H., LL.M., PhD 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. Rumusan tersebut tertulis jelas di dalam Konstitusi kita, Undang-Undang...

Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan...

Konferensi Advokat Muslim Indonesia : Tolak Perppu Ormas, Stop intervensi kekuasaan ! Tegakkan kedaulatan hukum ! Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam   Pada hari...

Divestasi Saham Freeport Harus untuk Bangsa Indonesia

Divestasi Saham Freeport Harus untuk Bangsa Indonesia  Oleh; Miko Kamal.,SH.,LL.M.,Phd.*   Negosiasi alot berbulan-bulan Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait pengelolaan tambang bijih tembaga,...

MENGUJI NYALI DPR MEMBATALKAN PERPPU ORMAS

MENGUJI NYALI DPR MEMBATALKAN PERPPU ORMAS Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Advokat, Koordinator Koalisi Advokat Penjaga Islam. Dinamika Perppu ormas telah mendekati pintu uji politik di DPR RI....

MENRISTEKDIKTI; MELANGGAR KONSTITUSI

MENRISTEKDIKTI; MELANGGAR KONSTITUSI …………………. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir akan memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi yang terlibat Hizbut...

PERPPU NO.2 TAHUN 2017 Tidak Sesuai KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

*PERPPU NO.2 TAHUN 2017* *Tidak Sesuai Dengan* *KAIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN.*   1]. Saya berharap kedepan bisa satu meja dengan penyusun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, diskusi...

MATINYA NEGARA HUKUM (RECHTSTAAT), LAHIRNYA NEGARA KEKUASAN (MACHTSTAAT)

*KAJIAN PERPPU* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *“MATINYA NEGARA HUKUM...

DEMI HUKUM

DEMI HUKUM 1]. Diduga disalah satu daerah mengeluarkan surat himbauan yang pada pokoknya melakukan pelarangan segala bentuk kegiatan dan aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 2]. Surat...

FILM “KAU ADALAH AKU YANG LAIN”; PELANGGARAN PASAL 156 DAN 156A KUHP SERTA...

FILM “KAU ADALAH AKU YANG LAIN”; PELANGGARAN PASAL 156 DAN 156A KUHP SERTA PASAL 28 AYAT (2) UU ITE. 1]. Diduga terjadi tindak pidana SARA...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest news